MAKLUMAT — Komisi E DPRD Jawa Timur menyambut baik rencana pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini dinilai sebagai langkah positif dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo, menilai wacana tersebut sangat bermanfaat bagi pelajar kurang mampu di Jawa Timur.
“Jawa Timur rencananya akan membangun empat puluh lembaga untuk menampung anak-anak kurang mampu, dan ini sangat bagus. Karena memang ditujukan untuk warga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Rasiyo, Ahad (9/3/2025).
Menurut Rasiyo, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak serta menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Dukungan dan Harapan dari DPRD Jatim
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Haryo Prakoso, juga mengapresiasi program ini meski belum ada pembahasan teknis lebih lanjut.
“Program ini sangat baik. Tujuannya memberi kesempatan setiap putra-putri di Jawa Timur, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk memperoleh akses pendidikan yang baik dan berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis,” kata Cahyo.
Cahyo menegaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Setahu kami, kurikulum Sekolah Rakyat harus menyesuaikan kebutuhan daerah. Dalam artian, sekolah ini akan mencetak generasi muda yang cocok dengan perkembangan industri atau kebutuhan ekonomi wilayah masing-masing,” jelasnya.
Meski demikian, Cahyo menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Perlu Manajemen dan Fasilitas yang Memadai
Senada dengan itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Wara Sundari Renny Pramana, juga mengapresiasi inisiatif pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa persiapan implementasi program harus dilakukan secara matang agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.
“Implementasi program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik. Tujuannya adalah agar pengentasan anak miskin melalui sekolah gratis ini tidak hanya sekadar simbol, melainkan benar-benar memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang setara,” tegasnya.
Menurut Wara, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah sekolah yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana sekolah tersebut dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Kolaborasi dengan Ormas Penyelenggara Pendidikan
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PAN Suli Da’im menegaskan dukungannya terhadap program-program pemerintah, selama berdampak positif bagi masyarakat. “Sepanjang memberikan dampak yang positif dalam memberikan layanan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tentu kami mendukung,” tandasnya.
Suli juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dan menjalin sinergi yang kuat dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta ormas-ormas lain, yang telah terbukti dan berpengalaman dalam mengelola serta menyelenggarakan pendidikan.
“Karena orang miskin dan anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Namun, hal terpenting yang harus diperhatikan program ini agar berjalan dengan baik berkoordinasi dengan ormas yang selama ini sudah menangani pengelolaan sekolah terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” sebutnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya mengaku telah mengajukan proposal pembangunan 40 Sekolah Rakyat. Rinciannya, 38 sekolah akan didirikan di masing-masing kabupaten/kota, sementara dua lainnya akan memanfaatkan lahan milik Pemprov Jatim, berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Dengan dukungan penuh dari DPRD Jatim, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Jawa Timur serta membantu mencetak generasi penerus yang siap bersaing di masa depan.
