MAKLUMAT — Komisi III DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif anggaran untuk Polri tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun, serta bakal memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp63 triliun, sehingga total usulan anggaran bakal mencapai Rp173 triliun.
Selain itu, Komisi III juga menetapkan usulan pagu indikatif anggaran tahun 2026 untuk Kejaksaan RI sebesar Rp8,9 triliun, dengan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp18,5 triliun, menjadikan total usulan anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran tahun 2026 untuk Kejaksaan RI dan Polri tersebut.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut diperlukan dan dibutuhkan, kendati ia mengakui bahwa kondisi keuangan negara masih dalam masa pemulihan.
“Tentu kita mendukung sepenuhnya anggaran untuk mewujudkan apa yang masuk dalam Asta citanya Bapak Presiden Prabowo,” ujar Benny saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kejaksaan RI dan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Tegas dalam Pemberantasan Korupsi
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT I itu juga mendorong Kejaksaan agar lebih tegas dalam memberantas korupsi. Ia meminta agar tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, serta mendesak Jaksa Agung untuk lebih berani dalam menjalankan tugasnya.
“Lanjutkan perjuangan untuk pemberantasan korupsi, tapi jangan tebang pilih. Sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung agar berani sedikitlah, sudah berani tapi tambah lagi, saya yakin anggaran akan datang dengan sendirinya,” tegasnya.
Dampak Efisiensi Anggaran bagi Polri
Sementara itu, terkait Polri, Benny menyampaikan keprihatinan atas dampak efisiensi anggaran pada tahun 2025, yang berdampak pada pemangkasan kuota pendidikan dan pelatihan anggota Polri.
Menurutnya, hal tersebut harus segera dicarikan solusi karena kebutuhan personel kepolisian di tengah masyarakat sangat tinggi.
“Kemarin saya dapat informasi akibat kekurangan (efisiensi) anggaran institusi Kepolisian ini kuota untuk masuk ke sekolah bukan Sekolah Taruna, sekolah ini (pendidikan dan pelatihan Polri), itu dipangkas habis padahal kebutuhan anggota kita di masyarakat sangat-sangat tinggi,” tandas Benny.
