MAKLUMAT — Rencana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memanfaatkan lahan hutan cadangan seluas 20 juta hektare guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, menuai perhatian serius dari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan.
Politikus Fraksi PKB ini menekankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung dampak jangka panjang dari proyek besar tersebut.
“Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan memang penting, tapi kita harus cermat. Apakah ini melibatkan pembukaan hutan secara besar-besaran yang bisa memicu deforestasi, ataukah melalui pendekatan agroforestry yang lebih berkelanjutan?” ujar Daniel dalam keterangan resminya, Jumat (3/1/2025).
Politikus asal Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa hutan selama ini telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai produk hutan, seperti umbi-umbian, sebagai bagian dari tumpuan hidup mereka.
Menyikapi pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Daniel mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mencapai target zero net sink pada 2030 jika 20 juta hektare hutan akan dibuka. “Bagaimana kita bisa mencapai zero net sink kalau begitu banyak hutan yang akan dibuka untuk lahan pangan?” ungkapnya.
Meski rencana tersebut dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, Daniel mengingatkan agar dampak jangka panjang dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata juga diperhitungkan. Dia mencontohkan, bencana banjir dan banjir bandang yang semakin sering terjadi akibat semakin menipisnya hutan.
“Dulu, daerah yang tak pernah banjir, kini jadi langganan banjir. Ini menjadi peringatan bagi kita tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan,” tambah Daniel.
Menurutnya, konversi hutan menjadi lahan pertanian memang bisa meningkatkan produktivitas pangan, namun berpotensi merusak ekosistem alami, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memperburuk perubahan iklim.
Peran Vital Hutan
Daniel juga mengingatkan bahwa hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim, sumber daya air, dan melindungi spesies yang terancam punah. Meskipun dia mendukung kebijakan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo, Daniel menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyukseskan visi besar tersebut.
Sebagai alternatif, Daniel mengusulkan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, yang menurut data BPS 2019 seluas 11,77 juta hektare. Lahan ini, menurutnya, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan lahan pertanian, sehingga rencana membuka 20 juta hektare hutan bisa dihindari.
“Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan masalah alih fungsi lahan pertanian, supaya kebijakan pusat dan daerah berjalan linier,” pungkas Daniel.
