MAKLUMAT — Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah segera melakukan uji tuntas terhadap bahan bakar minyak alternatif yang viral di media sosial dengan nama BOBIBOS. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan publik terseret euforia tanpa memastikan keabsahan produk tersebut.
“Kita harus memberi ruang bagi inovasi anak bangsa, tapi tetap menjaga keselamatan masyarakat. BOBIBOS harus diuji secara ilmiah sebelum dipasarkan,” kata Ratna di Jakarta, Senin (10/11).
Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama lembaga teknis seperti Lemigas, Kemenperin, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu bergerak cepat menguji kandungan, efisiensi, dan dampak lingkungan dari bahan bakar itu.
“Kita tidak boleh anti-inovasi, tapi jangan pula abai terhadap standar keselamatan dan emisi. Pemerintah wajib hadir melindungi masyarakat,” tegas Ratna
Ratna menilai situasi ini harus dijawab dengan langkah ilmiah, bukan emosional. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru membeli atau menggunakan bahan bakar tanpa sertifikasi.
“Kalau BOBIBOS memang terbukti aman dan efisien, kita dukung penuh. Tapi kalau belum, jangan sampai niat baik inovasi justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, Indonesia membutuhkan lebih banyak inovator energi. Namun, inovasi harus dibangun di atas riset, uji keamanan, dan transparansi hasil pengujian.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan regulasi khusus untuk standar nasional bahan bakar alternatif (biofuel, sintetik, atau inovatif), agar tidak ada lagi produk viral tanpa kepastian hukum.
“Kalau hasil uji membuktikan BOBIBOS aman dan efisien, ini bisa menjadi momentum penting bagi transisi energi nasional,” pungkas dia.
Seperti diketahui, nama BOBIBOS mencuat di media sosial sejak awal November 2025. Produk yang diklaim sebagai “BBM ramah lingkungan buatan anak bangsa” ini viral setelah sejumlah konten kreator menayangkan demonstrasi penggunaannya di kendaraan bermotor.
Sebagian publik mengapresiasi langkah tersebut, tetapi muncul pula keraguan karena produk itu belum terdaftar secara resmi di Kementerian ESDM maupun belum lolos uji laboratorium Lemigas.
