MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif. Hal itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, mulai dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, hingga perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Wakaf Indonesia, dan Baznas Kalsel.
“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya, dikutip dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.
Abidin menjelaskan, kunjungan kerja reses Komisi VIII kali ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan dengan fokus memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah di daerah. Ia juga menyinggung alokasi anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Menurut Abidin, anggaran nasional Kementerian Agama pada tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, sementara BNPB memperoleh Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekitar Rp300 miliar.
“Angka-angka ini tentu besar secara nasional, namun yang penting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Terkait isu kebencanaan, Abidin menilai kondisi di Kalimantan Selatan masih relatif terkendali dibandingkan dengan daerah lain. Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar kewaspadaan terhadap potensi bencana seperti banjir dan longsor terus dijaga. “Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya.
Abidin juga menyoroti pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di wilayah Kalimantan. Menurutnya, hingga kini belum ada satu pun kawasan ekonomi halal di Kalimantan, padahal potensinya sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut agar industri halal di Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga tumbuh di Kalimantan.
“Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegasnya.
