MAKLUMAT — Komisi XIII DPR RI menyiapkan rapat komprehensif lintas lembaga untuk membahas maraknya kasus child grooming yang mencuat ke publik setelah kesaksian Aurelie Moeremans. Wakil rakyat menegaskan pendataan dan kehadiran korban menjadi prioritas utama dalam pembahasan.
“Karena KPPPA bukan mitra langsung kami, maka prosedur administrasi harus ditempuh terlebih dahulu. Kami akan bersurat untuk menentukan waktu rapat gabungan,” ujar Willy kepada wartawan, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan koordinasi awal akan dilakukan pekan depan, bersamaan dengan penyusunan undangan dan inventarisasi korban child grooming yang berada di dalam negeri.
“Minggu depan kami mulai koordinasi, menyusun undangan, sekaligus menginventarisasi korban lain yang bisa dihadirkan langsung,” jelas dia.
Willy menekankan DPR tidak ingin pembahasan hanya terfokus pada satu kasus yang sedang menjadi sorotan publik. Kehadiran korban lain penting untuk mendapatkan gambaran utuh persoalan child grooming di Indonesia.
“Saat ini Aurelie memang jadi sorotan. Tapi persoalan ini jauh lebih luas. Kami ingin mendengar langsung kesaksian korban agar pembahasan tidak bertumpu pada satu testimoni saja,” tegasnya.
Politikus Partai Nasdem itu menambahkan Komisi XIII ingin membangun pembahasan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai perspektif, mulai dari kebijakan, pengawasan, hingga pengalaman langsung para korban.
“Kami ingin pembahasan yang multi-sisi dan multi-perspektif. Dengan begitu, helicopter view atas persoalan child grooming bisa diperoleh,” cetus Willy.
Sebelumnya, DPR RI membuka opsi menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) khusus membahas child grooming. Rapat tersebut rencananya akan menghadirkan KPPPA, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya.
Isu child grooming kembali mencuat setelah Aurelie Moeremans merilis buku elektronik Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah, yang berisi memoar pengalaman manipulasi psikologis yang dialaminya sejak kecil. Buku tersebut memicu gelombang diskusi publik dan mendorong DPR RI untuk mengambil langkah konkret.
Wakil rakyat menilai negara harus hadir secara tegas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dan memastikan kasus serupa tidak terus berulang.
