MAKLUMAT — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmen dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang lebih merata, inklusif, dan berkualitas. Hal itu disampaikanb Mendikdasmen RI Prof Dr Abdul Mu’ti MEd dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Mu’ti menekankan bahwa seluruh arah kebijakan Kemendikdasmen disusun selaras dengan dokumen perencanaan nasional jangka panjang dan menengah, serta mendukung visi besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 bertajuk Indonesia Emas 2045—Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
“Pendidikan menjadi tulang punggung transformasi sosial guna menciptakan manusia Indonesia yang unggul,” ujar Mu’ti.
Tak hanya itu, ia juga menguraikan arah kebijakan utama pendidikan yang tengah dijalankan Kemendikdasmen.
“Arah kebijakan Kemendikdasmen, yakni terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata seperti percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, penguatan sistem tata kelola Pendidikan, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, produktivitas tenaga kerja, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta penguatan karakter bangsa, antara lain melalui pengembangan bahasa dan sastra,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga menegaskan dukungan Kemendikdasmen terhadap agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
“Kemendikdasmen juga mendukung agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan salah satu arah pembangunannya adalah Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, yang antara lain didukung melalui pengembangan bahasa dan sastra,” katanya di Ruang Sidang Komisi X DPR RI.
Pagu Indikatif Anggaran Kemendikdasmen Tahun 2026
Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional kementerian, Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta dana dari BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan PNBP.
Selain itu, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67,67 triliun untuk memperkuat berbagai program prioritas.
“Usulan tambahan sebesar sebesar Rp. 67,67 triliun dimaksudkan untuk mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta dukungan pelaksanaan tugas fungsi dan tata kelola di Kemendikdasmen,” terangnya.
Ia menegaskan, usulan tambahan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (7/7/2025) lalu, yang mencakup antara lain PIP baru bagi PAUD, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, rencana pembukaan UPT Kemendikdasmen di Papua, pembukaan Atdikbud di Turki dan Sekolah Indonesia di Tawau, serta renovasi gedung di Senayan dan Cipete imbas restrukturisasi Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian.
“Harapannya supaya pendidikan bukan hanya sektor, tapi fondasi masa depan bangsa. Kami berkomitmen memperjuangkan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, adaptif, dan bermutu demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegas Mu’ti.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan Komisi X DPR RI menyetujui seluruh tambahan pagu indikatif yang diajukan Kemendikdasmen.
“Komisi X menyetujui usulan tambahan pagu indikatif RAPBN TA 2026 sebesar Rp. 67.672.952.482 dan Rp 3.439.452.797,” tandasnya.
