“Tidak ada kerangka kerja islah yang jelas. Tidak ada tahapan, tidak ada timeline, dan tidak ada kerja bersama. Publik melihat kesan kuat bahwa Gus Yahya memang mengulur waktu,” ujar Gus Imron di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sejatinya telah membuka jalan penyelesaian konflik secara konstitusional. Rute tersebut dimulai dari rapat pleno, berlanjut ke Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes), hingga bermuara pada Muktamar.
Namun, Gus Imron menilai rute damai itu tidak dijalankan oleh Ketua Umum PBNU. Peta jalan sudah disiapkan Rais Aam, namun faktanya, tidak ada keseriusan untuk mengikuti mekanisme itu.
Gus Imron juga menyoroti langkah Gus Yahya yang memperkenalkan Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke publik, hanya dua hari setelah pertemuan Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Rais Aam pada 28 Desember 2025. Langkah tersebut kontradiktif dengan semangat islah yang diharapkan para masyayikh.
“Publik berharap ada pendinginan suasana setelah pertemuan Rais Aam. Yang terjadi justru pengumuman Sekjen baru. Ini memperkuat dugaan bahwa islah memang tidak menjadi prioritas,” sesalnya.
Menurut Gus Imron, manuver tersebut berpotensi memperlebar jarak dan memperdalam konflik di tubuh PBNU. Ia mengingatkan waktu menuju peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama versi Masehi pada 31 Januari 2026 semakin sempit. Jika kebuntuan terus dibiarkan, Syuriyah PBNU tidak akan tinggal diam.
“Jika rute islah tidak dijalankan dan mekanisme konstitusional diabaikan, Rais Aam tentu akan mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga marwah jam’iyah dan keberlangsungan NU,” tandas dia.***
