MAKLUMAT — Hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus mata rantai ‘permainan’ sekaligus memperbaiki distribusi pupuk subsidi.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong penggunaan platform Koperasi Merah Putih sebagai mekanisme baru penyaluran pupuk subsidi, yang bertujuan untuk memutus mata rantai ‘permainan’ yang selama ini dianggap menyulitkan petani.
“Selama ini ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terkadang kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya ‘permainan’ dari pedagang-pedagang yang sengaja menimbun,” ujar Mekeng dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kalimantan Timur di Balikpapan, Kalimantan Timur, dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu (9/7/2025).
“Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mekeng meyakini bahwa Program Koperasi Merah Putih dapat menciptakan sistem distribusi pupuk yang lebih efisien, langsung dari produsen ke tangan petani.
Dalam skema tersebut, kata dia, PT Pupuk menyalurkan langsung ke Koperasi Merah Putih, tanpa melalui pihak ketiga.
“Dengan adanya Koperasi Merah Putih merupakan sebuah mekanisme perbaikan penyaluran atau distribusi pupuk subsidi yang sangat mendasar,” tandasnya.
“Selain akan memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi ke petani, sekaligus bisa menopang asa cita Presiden yakni mewujudkan swasembada pangan. Pupuk memainkan peranan yang paling penting untuk itu,” imbuh politisi Partai Golkar itu.
Diketahui, selama ini distribusi pupuk subsidi memang menjadi problem tahunan yang tak kunjung tuntas. Fluktuasi harga dan kelangkaan kerap terjadi terutama saat musim tanam, yang disinyalir akibat ulah segelintir pihak yang menimbun stok.
Selain Koperasi Merah Putih, mekanisme distribusi alternatif juga mengemuka, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Tani (Poktan).
