MAKLUMAT — Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bangkalan turut menghadiri dan menyampaikan sejumlah masukan pada forum komunikasi publik yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan di Aula Lantai 3 Kantor setempat, Rabu (10/12/2025).
KPP Pratama Bangkalan sendiri menyebut forum tersebut sebagai sarana dan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dan memperkuat kualitas layanan perpajakan.
Kepala KPP Pratama Bangkalan, Amirudin Jauhari, menegaskan kembali pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. “Kesadaran pajak sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Kami siap membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak mereka,” ujarnya.
Amirudin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan konsultasi pajak, pembinaan UMKM, hingga kolaborasi bersama KPPN untuk mendukung masyarakat dalam mendirikan usaha serta memenuhi persyaratan perpajakan.
“Acara ini juga diadakan untuk meminta masukan dari masyarakat tentang bagaimana meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk memperbaiki layanan kami dan meminta masukan dari masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Multazam Barkah dari MEBP PDM Bangkalan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
“Besar harapan kami KPP Pratama dapat merubah mindset masyarakat akan ketakutan membayar pajak dan juga mencerahkan bangsa,” ujarnya.
Forum komunikasi publik ini diharapkan menjadi ruang terbuka antara otoritas pajak dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan perpajakan melalui dialog, edukasi, dan transparansi.
Masukan Muhammadiyah dan NU
Selain itu, Multazam dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan setidaknya empat hal sebagai masukan. Pertama, ia menandaskan bahwa kesadaran wajib pajak dibangun melalui perubahan berkelanjutan, mulai dari tingkat pendidikan paling dini hingga perguruan tinggi.
Kedua, ia menegaskan pentingnya membangun sinergi antara masyarakat dan kantor pajak, sehingga negara ikut andil dalam membesarkan usaha mikro hingga menjadi besar.
“Ketiga, harus ada upaya-upaya konkret untuk mencerahkan masyarakat terhadap ketakutan-ketakutan dan stigma takut pajak, hingga menjadi bangga bayar pajak,” tandas alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
“Keempat, bangun komunikasi yang merata dan transparan, sehingga fungsi konsultan pajak milik DJP KPP Pratama terasa kehadirannya di masyarakat sebagai penolong bukan pemeras,” tambah Multazam.
Sementara itu, Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Bangkalan, KH Ahmad Faqoth Zubair, menilai bahwa penekanan aspek transparansi dalam pelayanan pajak akan meningkatkan kepercayaan publik.
“Transparansi pajak sangat baik untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka lebih taat membayar pajak demi pembangunan,” ucapnya.
Ia juga berharap aturan perpajakan dapat disosialisasikan lebih intensif agar masyarakat tidak kesulitan memahami regulasi yang berlaku.
“Kami berharap aturan pajak disosialisasikan secara detail agar masyarakat lebih paham dan bisa terhindar dari sanksi,” tandasnya.
