MAKLUMAT — Guru Besar Bidang Ekonomi Politik Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Faris Al-Fadhat MA PhD, menyoroti krisis etika dalam praktik politik internasional, yang dinilainya semakin nyata.
Ia menilai, berbagai konflik dan kebijakan global belakangan ini menunjukkan lemahnya komitmen negara-negara terhadap kesepakatan dan norma internasional.
Dalam tausiyah pada Kajian Ramadan 1447 Hijriah di Masjid KH Ahmad Dahlan UMY, Kamis (19/2/2026), Faris menyebut terdapat dua fenomena global yang memperlihatkan kontradiksi serius antara kesepakatan internasional dan praktik di lapangan.
Pertama, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, yang terus memakan korban jiwa meski berbagai upaya gencatan senjata telah disepakati. Kesepakatan damai yang dimediasi sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Qatar, menurut dia, tidak sepenuhnya ditaati. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut juga tidak selalu direspons secara tegas oleh komunitas internasional.
“Dalam politik internasional ada kesepakatan bilateral maupun multilateral. Tetapi ketika kesepakatan itu dilanggar dan tidak ada respons yang konsisten, kita patut bertanya, apakah masih ada rambu etika yang dijaga?” ujarnya, dikutip laman resmi UMY.
Fenomena kedua, berkaitan dengan kecenderungan unilateralisme negara besar. Faris mencontohkan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang dinilai semakin menunjukkan jarak dari komitmen multilateralisme, termasuk dalam relasinya dengan sejumlah negara dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan nasional kerap ditempatkan di atas norma bersama. Pendekatan itu, kata dia, kerap dijelaskan melalui perspektif realisme, yakni negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Namun, jika kepentingan tersebut mengabaikan keadilan dan kesepakatan bersama, maka tatanan global berbasis aturan menjadi rapuh.
“Banyak orang kemudian percaya bahwa politik, termasuk di level global, memang tidak mengenal etika. Yang ada hanya kepentingan,” tandas Dosen Hubungan Internasional UMY itu.
Lebih lanjut, Faris menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak boleh diterima begitu saja, terutama oleh umat Islam. Ia mengajak untuk melihat kembali nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Islam sebagai fondasi moral, tidak hanya dalam kehidupan pribadi dan nasional, tetapi juga dalam konteks internasional.
Ia menyinggung praktik diplomasi yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw melalui Piagam Madinah (Constitution of Medina). Ia menjelaskan, dokumen tersebut menjadi kesepakatan bersama antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk Muslim dan Yahudi, untuk hidup berdampingan secara adil dan damai.
“Piagam Madinah menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat yang majemuk dan penuh potensi konflik, kesepakatan bersama bisa dibangun di atas keadilan, kejujuran, empati, dan ketakwaan,” jelasnya.
Nilai-nilai tersebut, lanjut Faris, relevan untuk menjawab krisis etika dalam politik global saat ini. Ia menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh terjebak dalam anggapan bahwa politik internasional memang tanpa moral. Ramadan, tandasnya, menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan, baik di level keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia internasional.
