MAKLUMAT— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting setelah kasus keracunan massal pelajar di berbagai daerah, termasuk Bandung Barat, Sumedang, dan Sukabumi.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan hak konsumen harus dijamin keamanan, kenyamanan, hingga keselamatan. “Program MBG terbukti penuh polemik. Ini sinyal kuat ketidaksiapan pelaksanaannya. Evaluasi total wajib dilakukan,” katanya, Kamis (25/9).
YLKI mencatat sejumlah kelemahan program MBG, yakni lemahnya standar higienis dapur dan distribusi, potensi food tray tidak halal, minimnya tenaga ahli gizi profesional, lemahnya kontrol kualitas pangan dari hulu ke hilir.
Selain itu, muncul pula temuan mencengangkan seperti sekitar 5.000 dapur penyedia MBG diduga fiktif. Fakta ini memperkuat indikasi bahwa program dijalankan secara serampangan dan rawan manipulasi.
“Jika laporan soal ribuan dapur fiktif ini benar, maka MBG bukan hanya bermasalah di aspek gizi, tapi juga rawan korupsi. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap hak konsumen dan uang rakyat,” tegas Niti.
YLKI menilai, tanpa audit menyeluruh, MBG berpotensi terus menimbulkan masalah gizi, keamanan pangan, hingga penyalahgunaan anggaran.
YLKI juga menuntut pemerintah membuka jalur pengaduan publik agar masyarakat bisa melaporkan temuan di lapangan. Selain itu, pemerintah diminta segera memperketat audit dapur dan bahan makanan yang digunakan dalam MBG.
“Bila perlu hentikan program MBG sementara, sampai semua standar keamanan dan gizi benar-benar dipenuhi, termasuk mengusut tuntas isu ribuan dapur fiktif,” pungkasnya.
