MAKLUMAT — Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi SIP MA, melontarkan kritik tajam atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bergulir sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Menurutnya, PSN yang banyak berbasis pada industri ekstraktif dan kreatif lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama pada aspek kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi jangka panjang.
David menilai bahwa kebijakan PSN yang terus digulirkan hingga kini di berbagai daerah, justru berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi dan mempercepat kerusakan lingkungan.
“Secara umum, PSN di era Prabowo lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berdasarkan berbagai riset, dampak buruk terhadap lingkungan dan ketimpangan ekonomi jauh lebih besar dibanding nilai investasi yang dihasilkan,” tegasnya, dalam Stadium General Pelantikan Forum BEM se-DIY 2025/2026 bertajuk ‘Menakar Arah Bangsa: Evaluasi Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran‘, yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (15/10/2025).
Kompensasi Hanya untuk Amankan Kepentingan Pemodal
David menilai, praktik politik konsesi masih menjadi pola dominan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar pemerintah, terutama di wilayah Kalimantan dan Rempang. Menurutnya, konsesi yang diberikan pemerintah dalam bentuk kompensasi uang, jabatan, atau beasiswa kepada masyarakat terdampak hanyalah upaya untuk membayar kerugian lingkungan yang ditimbulkan industri ekstraktif.
“Pemerintah memberi kompensasi seolah sebagai solusi, padahal itu hanya cara halus untuk menutupi kerusakan lingkungan dan mengamankan kepentingan pemodal,” sorot pria yang juga Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu.
Bahkan, lanjutnya, selama masa pandemi aktivitas industri-industri ekstraktif tersebut juga tetap berjalan tanpa gangguan berarti, menunjukkan betapa kuatnya dominasi pemodal dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, David menyoroti bahwa kondisi lingkungan Indonesia sebenarnya sudah krisis dan memprihatinkan tanpa adanya PSN, apalagi kini berbagai PSN semakin memperburuk hal tersebut.
Dorong Peran Aktif Mahasiswa
Oleh karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai corong bagi kepentingan publik dan lingkungan hidup. Menurutnya, suara-suara dan gerakan para mahasiswa dapat menjadi penyeimbang di tengah tekanan politik dan ekonomi.
“Suara mahasiswa bisa menjadi penyeimbang di tengah tekanan politik dan ekonomi. Gerakan mahasiswa terbukti mampu membangkitkan kesadaran masyarakat yang terdampak industri ekstraktif,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa kontribusi mahasiswa tidak hanya dapat dilakukan melalui aksi advokasi, tetapi juga melalui riset-riset aplikatif yang menyoroti kebijakan publik dan mendorong lahirnya gerakan masyarakat sipil yang kuat di tengah ‘rezim konsesi’ yang kian menguat.
Kerentanan Masyarakat Adat Akibat PSN
David juga menyoroti kerentanan berlapis masyarakat adat akibat proyek-proyek strategis nasional. Ia menilai bahwa hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan dalam proses hukum dan pengambilan keputusan.
“Hak masyarakat adat banyak yang terampas. Sayangnya, kekuatan hukum mereka sering tidak dipandang oleh para hakim, sehingga semakin terpinggirkan dalam konflik yang didorong oleh kepentingan modal,” ujarnya.
Lebih jauh, David juga mengkritik keras praktik-praktik ekonomi yang menurutnya kerap membiarkan terjadinya konflik di lapangan tanpa adanya penyelesaian yang berkeadilan.
