MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LHKP PDM) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang, bahkan angkat kaki dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Ketua LHKP PDM Kota Surabaya, dr Hj Zuhrotul Mar’ah, menyatakan keberatannya atas bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tanpa adanya unsur resmi yang mewakili atau merepresentasikan suara warga Gaza, Palestina.
Menurut perempuan yang juga menjabat anggota DPRD Kota Surabaya itu, keterlibatan Indonesia seharusnya dibarengi dengan jaminan representasi rakyat Gaza dalam setiap upaya pembangunan perdamaian di kawasan tersebut.
“Pandangan keberatan kami merupakan bentuk dorongan untuk Pemerintah agar memastikan adanya keterwakilan Gaza dalam pembangunan perdamaian di Palestina,” ujar dr Zuhro, panggilan akrabnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Jumat (30/1/2026).
Senada, Sekretaris LHKP PDM Kota Surabaya, HMI el Hakim SH MH, mengingatkan agar Indonesia maupun negara-negara Islam lainnya tidak sekadar menjadi pelengkap formalitas dalam agenda yang justru berpotensi menguntungkan kepentingan Amerika Serikat maupun Zionis Israel.
“Jangan sampai Indonesia maupun negara Islam lainnya hanya menjadi stempel formalitas dari kolonialis negara zionis Israel untuk menduduki Gaza,” tegasnya.
Hakim, panggilan akrabnya, menekankan bahwa Indonesia memiliki amanat konstitusional untuk menentang segala bentuk penjajahan. Karena itu, menurutnya, sikap tegas perlu diambil jika Dewan Perdamaian tidak melibatkan warga Gaza atau bahkan melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Berdasarkan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan diatas dunia, Indonesia harus tegas berani keluar dari Dewan Perdamaian jika tidak ada pelibatan warga Gaza dalam forum tersebut apalagi jika eksistensi Dewan ini justru melumpuhkan ikhtiar kemerdekaan Palestina,” tandas pria yang juga mahasiswa doktoral studi Islam bidang HAM di Malaysia itu.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara lain diketahui telah memutuskan untuk bergabung ke dalam Board of Peace. Presiden RI Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos juga telah menandatangani piagam Board of Peace.
Beberapa hal yang menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi dari badan baru bentukan Donald Trump itu antara lain karena ketiadaan representasi suara warga Gaza, hinga besaran iuran yang mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun. Board of Peace sendiri diklaim dan disebut-sebut bertujuan membangun stabilitas Gaza di tengah konflik kawasan jazirah Arab.
Selain Indonesia, beberapa negara Islam lain yang turut bergabung dalam Board of Peace di antaranya Turki, Arab Saudi, Qatar, hingga Uni Emirat Arab (UEA).
Di sisi lain, negara-negara seperti Prancis, Jerman, China, hingga Rusia enggan bergabung lantaran menilai dinamika geopolitik kawasan masih sangat menghangat.
