MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jember, Itok Wicaksono menegaskan pentingnya mengembalikan ruang publik sebagai arena yang hidup dan produktif dalam proses kebijakan.
“Ruang publik harus menjadi publik space untuk lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya dalam agenda Diskusi Politik dan Tata Kelola Demokrasi yang digelar oleh LHKP PDM Jember di Hotel Royal Jember, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga menyoroti bahwa selama ini aspirasi masyarakat kerap hanya berhenti sebagai bahan pertimbangan, belum menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dengan elite politik dalam praktik demokrasi yang berjalan.
“Ruang publik bukan sekedar tempat diskusi, tetapi harus menjadi tempat pembentukan gagasan yang matang dan berdampak pada kebijakan. Di situlah seharusnya demokrasi menemukan rohnya,” ujarnya.
Wicaksono juga mengkritisi minimnya kesadaran elite politik dalam membuka ruang deliberatif yang inklusif. Menurutnya dalam perspektif demokrasi deliberatif, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif.
“Ketika ruang deliberasi tidak dibuka secara luas, maka yang terjadi adalah kebijakan yang elitis, tidak sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegasnya.
Subjek Kebijakan
Sementara itu, Wakil Ketua PDM Jember sekaligus Koordinator Bidang LHKP, Joko Purwanto mendorong agar forum-forum seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berkelanjutan dan mampu melahirkan rekomendasi strategis.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Muhammadiyah dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi jalannya diskusi yang menurutnya berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis dari para peserta.
Agenda yang mengusung tema Membangun Tata Kelola Demokrasi Berbasis Demokrasi Deliberatif ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari mahasiswa hingga organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah se-Jember.
“Dengan semangat kolektif ini, LHKP PDM Jember berkomitmen untuk terus mendorong hadirnya tata kelola demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Peserta yang hadir merupakan representasi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci, hingga ‘Aisyiyah. Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi gagasan dalam merespons dinamika demokrasi yang dinilai semakin menjauh dari prinsip partisipatif.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi bagian dari penguatan demokrasi deliberatif di Jember, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap proses kebijakan,” tegasnya.
