MAKLUMAT — Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Line (SWL) mengundang kontroversi bagi masyarakat. Reklamasi wilayah pantai dan lautan di Kenjeran itu disinyalir akan mendatangkan banyak kerugian baik secara ekonomi bagi nelayan maupun ekosistem perairan dibandingkan keuntungan yang diharapkan dengan pembangunannya.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, dr Zuhrotul Mar’ah Lailatussolichah, menyatakan komitmen untuk mengawal kepentingan warga dalam isu PSN SWL di Kenjeran itu.
“Hingga saat ini kami terus mendalami dan berkomunikasi dengan pihak terkait baik di tingkat pusat maupun lokal, agar kepentingan warga terdampak bisa diberikan solusi konkret oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan PSN”, kata perempuan yang juga anggota DPRD Kota Surabaya itu dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga menjabat Bidang Diaspora Kader LHKP PDM Kota Surabaya, Faris Abidin, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi dan kajian soal PSN SWL tersebut. “Kami di LHKP juga terus menerima aspirasi terkait isu ini dan siap mengawal hingga ada jalan keluar,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris LHKP PDM Kota Surabaya HMI el Hakim, menandaskan posisi Muhammadiyah serta seluruh pihak untuk bersikap bijak dan cerdas dalam mengawal isu yang berdampak sistemik di masyarakat.
“LHKP PDM Surabaya sudah berkoordinasi dengan LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada prinsipnya kami siap mengawal hingga isu PSN SWL ini selesai secara tuntas dan tidak ada kepentingan konstitusional publik yang dirugikan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi lintas organisasi dalam mengawal polemik tersebut. Ia juga menegaskan, pihaknya solid membersamai gerakan dan aspirasi warga.
“Kami juga sudah komunikasi dengan lintas organisasi untuk menggalang informasi dan data yang lebih obyektif baik secara regulasi hingga ekologi, sehingga posisi LHKP PDM Surabaya bersama warga lebih solid untuk mempertimbangkan lagi kelanjutan proyek bermasalah ini ditengah tantangan ekonomi dan sosial kita khususnya arahan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo,” imbuh Hakim.
