MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy menegaskan peran penting LHKP sebagai navigator Persyarikatan dalam konteks politik, utamanya menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Hal itu dia sampaikan pada sesi terakhir forum Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Nasional (PIKNAS) yang digelar LHKP PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Senin (16/9/2024).
“LHKP harus menjadi tempat diskusi politik yang asik, bernas dan cerdas. Kemudian LHKP harus aktif ikut dalam pergumulan politik lokal masing-masing,” kata Mirdasy.
“Sehingga dari situlah kemudian bisa menjadi pertimbangan LHKP dalam merumuskan sikap dan strategi untuk disampaikan kepada Muhammadiyah. Karena LHKP itu harus memberikan guide atau petunjuk, menjadi navigator Muhammadiyah untuk urusan-urusan politik dan kebijakan publik,” sambungnya.
Dengan perannya sebagai navigator bagi Muhammadiyah, Mirdasy menegaskan LHKP tidak boleh memiliki pertentangan sikap secara kelembagaan dengan Muhammadiyah. Sebab, status LHKP adalah Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di struktur organisasi Muhammadiyah, maka harus selaras dan sejalan.
“(LHKP) Harus bisa dan mampu menjadi wakil Muhammadiyah dalam arena politik, maka tidak boleh kemudian (sikapnya) malah menjadi antitesa atau sampai menjadi ‘lawan’ Muhammadiyah,” tandas pria yang juga Ketua PW Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Timur itu.
Selain itu, Mirdasy menegaskan bahwa dalam politik diperlukan keberpihakan, untuk itu Muhammadiyah melalui harus bisa mengukur potensi kader-kadernya yang berkiprah politik. “Dan sebisa mungkin, harus berpihak kepada kader, mendukung kadernya,” ujarnya.
Reporter: Ubay NA
