MAKLUMAT – Usulan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, agar Presiden Prabowo Subianto juga menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat respons positif dari anggota DPD RI Lia Istifhama. Namun ia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran agar kebijakan kenaikan gaji guru honorer tidak membebani fiskal negara.
‘’Usulan menaikkan gaji guru honorer penting untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik, yang selama ini berjuang dalam kondisi serba terbatas. Kesejahteraan guru adalah investasi masa depan bangsa. Tapi pengelolaannya harus bijak agar tidak mengorbankan pos lain yang lebih mendesak ,” kata Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama kepada maklumat.id , Minggu (5/10).
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini menegaskan kenaikan gaji guru perlu diiringi dengan strategi anggaran matang dan efisien. Lia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menambah beban fiskal tanpa memperhitungkan keseimbangan belanja negara.
“Jika kita menaikkan pengeluaran untuk kesejahteraan guru, maka di sisi lain harus ada tambahan pemasukan atau pengurangan atas pengeluaran lain. Pengurangan itu bisa diarahkan pada infrastruktur yang sifatnya tersier,” ujar Lia kepada Maklumat.id, Minggu (5/10).
Menurutnya, proyek infrastruktur yang bersifat premier, seperti perbaikan fasilitas pendidikan atau sarana dasar publik, tetap harus diprioritaskan. Namun, untuk pembangunan atau renovasi yang hanya berorientasi pada kemewahan dan estetika, sebaiknya ditunda atau dikurangi.
“Kalau perbaikannya bertujuan mendukung fungsi utama pendidikan, itu masih wajar. Tapi kalau sekadar pengecatan atau renovasi demi tampilan mewah, sebaiknya bisa dialihkan untuk kesejahteraan guru honorer,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi PKB juga meminta Presiden Prabowo Subianto, agar tidak hanya menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga guru honorer.
Lalu Hadrian menilai peningkatan kesejahteraan guru bukan hanya soal nominal, tapi juga menyangkut martabat profesi pendidik. Dengan penghasilan yang layak, guru dan dosen dapat bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan produktif dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Salah satu poin penting dalam beleid itu adalah kebijakan kenaikan gaji bagi ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI-Polri, serta pejabat negara.
Kebijakan ini menuai respons positif dari kalangan pendidikan. Namun Lia Istifhama menekankan, agar kebijakan tersebut diiringi pengelolaan fiskal yang berkeadilan, sehingga tidak mengorbankan sektor lain yang lebih mendesak.
