MAKLUMAT — Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak lima poin tuntutan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan dalam rilis hasil riset bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lanskap Politik Demokrasi dalam Laporan Lembaga Riset Berbasis Artificial Intelligence”, Kamis (23/10/2025).
Dalam laporan itu, DEEP mendesak lima hal untuk dilakukan pemerintah. Mulai dari evaluasi serius program Asta Cita, pembenahan komunikasi pejabat publik, penguatan mitigasi risiko, reshuffle kabinet, dan penghentian tindakan represif terhadap rakyat.
Riset dilakukan DEEP Indonesia bersama lembaga Binokluar. Tujuannya adalah untuk memetakan pemberitaan media arus utama dan percakapan publik di media sosial mengenai isu politik, demokrasi, dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir.
Salah satu temuan riset menunjukkan pemberitaan media arus utama cenderung positif, sementara percakapan publik di media sosial justru didominasi sentimen negatif. Temuan lain mengungkap tingginya perbincangan publik tentang Presiden ke-7 Joko Widodo dalam isu politik dan demokrasi. Publik menilai pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan baru masih sangat kuat dan dinilai menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan kembali nilai dasar yang diletakkan para pendiri bangsa. Mereka yang mendirikan republik ini menginginkan demokrasi politik yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Namun, mimpi tersebut dirusak secara gradual oleh mereka yang tidak memiliki etika, moralitas, dan keadaban. Basis kuat dari analisis media dan big data diharapkan tidak menutup mata atas keresahan rakyat yang disampaikan melalui percakapan media baik itu media mainstream ataupun media sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id.
Menurut Neni, hasil riset ini harus menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat berbenah. DEEP Indonesia kemudian mendesak lima langkah konkret.
Evaluasi Serius Program Asta Cita Prabowo-Gibran
Setahun pemerintahan berjalan dinilai menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi pelaksanaan program Asta Cita. Pemerintah memang mengklaim banyak keberhasilan, tetapi hasil riset ini memperlihatkan jurang lebar antara janji kampanye yang populis dan praktik kebijakan yang dinilai mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan.
“Evaluasi total semua program yang berdampak merugikan rakyat, seperti MBG, PSN, danantara, Food Estate dan berbagai program lainnya. Jika solusi tersebut menemukan jalan buntu tidak ada salahnya berbagai program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan bagi rakyat,” ujar Neni.
Membenahi Komunikasi Pejabat Publik dan Elite Politik
Neni menilai kegagalan komunikasi publik yang berulang dari eksekutif maupun legislatif menjadi cermin rusaknya etika dan kepekaan terhadap rakyat. Dalam komunikasi, kemampuan mendengar menjadi hal penting yang sering diabaikan.
“Dalam berkomunikasi di ruang publik diharapkan dapat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Minimnya hal ini, akan semakin membuat rakyat terus curiga dan melemahkan kredibilitas kepada pemerintah. Bangun dialog dan komunikasi dua arah,” jelasnya.
Memperkuat Mitigasi dan Risiko
Ia juga menyoroti tantangan besar pemerintah dalam menghadapi perilaku moral hazard. Dengan dukungan politik yang sangat kuat di parlemen, kebijakan pemerintah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Karena itu, pengawasan ketat dan perencanaan matang menjadi keniscayaan.
“Tingginya sentimen publik di semua platform media sosial adalah cermin lemahnya mitigasi risiko yang dimiliki oleh pemerintah saat ini,” ujarnya.
Melakukan Reshuffle pada Kementerian yang Dianggap Gagal
Evaluasi kinerja kementerian disebut langkah penting untuk menjamin efektivitas program pemerintah. Reshuffle kabinet menjadi mekanisme strategis yang bisa meningkatkan kinerja, terutama bagi kementerian yang gagal mencapai target atau stagnan selama satu tahun pemerintahan.
“Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat. Namun, jangan juga hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
Menghentikan Semua Tindakan Represif dan Kriminalisasi terhadap Rakyat
Neni menilai menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial menunjukkan adanya problem serius di tubuh kepolisian. Kondisi itu menandakan Polri belum mampu sepenuhnya mengayomi dan menegakkan hukum secara berkeadilan.
“Hentikan segala bentuk represif dan kriminalisasi kepada rakyat dan Polri hendaknya segera berbenah untuk mereformasi diri, institusi, dan pelayanan publik,” tegas Neni.
