MAKLUMAT – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim), Tamhid Masyhudi, menyoroti maraknya bencana banjir dan longsor yang terjadi belakangan ini. Ia menekankan, bencana semacam ini harus dibedakan antara yang murni karena alam dan yang dipicu ulah manusia.
“Ya, sengguhnya bencana itu kan ada bencana alam, ada bencana karena manusia. Oleh karena itu, tentu berbeda. Nah, kalau bencana alam itu karena memang kondisi dan situasi alam yang menjadi pemicunya,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini justru banyak disebabkan manusia. Hal ini terjadi karena manusia tidak mampu menjaga kondisi alam dan lingkungan sekitar. Maraknya banjir maupun longsor adalah salah satu buktinya.
Padahal, manusia seharusnya berperan aktif menjaga lingkungan agar tetap sehat dan makmur. Ia menyinggung banyaknya pencemaran sungai, polusi, dan pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, sehingga lingkungan pun menjadi terancam.
Dampak kerusakan lingkungan ini pun pada akhirnya juga merugikan manusia itu sendiri. Oleh karenannya, Tamhid mengajak semua pihak untuk senantiasa berbenah. “Menjaga lingkungan itu wajib hukumnya di dalam agama,” imbuhnya.
Di Indonesia, menurut Tamhid, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Ia menyoroti sungai yang ‘buntu’ sebagai contoh. Sungai-sungai ini kerap tercemar karena masyarakat membuang sampah sembarangan.
“Misalnya sungai buntu. Kenapa? Karena orang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga saluran sungai itu menjadi bersih, baik. Penggunanya ada di situ, ikan dan sebagainya. Tapi mereka buang kotoran di situ, buang yang merusak lingkungan, ya di situ semua,” jelasnya.
Pemerintah Wajib Edukasi dan Mitigasi
Ia menegaskan, sejumlah temuan ilmiah telah menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia berkontribusi besar pada meningkatnya bencana banjir dan longsor. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi kunci.
“Ya terus-menerus kita, terutama pemerintah ya, itu harus mengedukasi manusia, masyarakat. Supaya apa? Ikut menjaga,” ujar Wakil Ketua PWM tersebut.
Selain edukasi, Tamhid menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang tegas. Ia mencontohkan penerapan ketertiban di Singapura, di mana masyarakat mampu tertib karena aturan ditegakkan dengan konsisten.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang bagus, maka masyarakat akan segan. Orang Indonesia di sana bisa tertip. Karena government-nya. Tapi kalau balik ke sini, ruwet lagi,” jelasnya.
Selain itu keberlanjutan lingkungan juga benar-benar harus dijalankan serta diawasi pemerintah. Hal ini sebagai wujud untuk mitigasi bencana-bencana yang mungkin terjadi pada masa mendatang.
Tamhid mencontohkan langkah Prancis dan Belanda yang menargetkan larangan penjualan mobil bensin dan diesel baru mulai tahun 2035, sesuai dengan peraturan Uni Eropa. Langkah-langkah semacam ini harus dilakukan agar dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan lebih lanjut.
“Kita ini hidup bersama alam. Jangan dirusak. Kita juga harus punya kepedulian serta mengawasi lingkungan agar jangan dijarah oleh ketamakan segelintir orang. Pemerintah punya peran di sini,” tandasnya.
