MAKLUMAT — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi desa.
Ia menyebut, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah terhubung langsung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pemasok bahan pangan.
Sebanyak 119 SPPG, sebutnya, telah menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi desa. Sebanyak 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes, sementara 64 lainnya bermitra dengan KDKMP. Berbagai komoditas seperti ayam, telur, sayuran, hingga bumbu dapur dipasok dari desa-desa di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Luthfi menegaskan bahwa program MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program ini bukan semata pemberian makan bergizi. Ada efek berganda yang menguatkan wirausaha desa dan perputaran ekonomi di daerah,” ujarnya saat Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ia menekankan pentingnya integrasi antara MBG dan koperasi desa/kelurahan agar saling menopang. Dari total 8.523 desa/kelurahan di Jawa Tengah, sebanyak 6.217 Koperasi Merah Putih atau sekitar 73 persen telah beroperasi dengan jumlah anggota mencapai 200.007 orang. Bahkan, 598 gedung koperasi di provinsi ini menyumbang sekitar 35 persen dari total nasional.
“Saya minta ada konektivitas yang jelas antara SPPG dan koperasi di setiap daerah. Harus linear dan saling memperkuat,” tandas Luthfi.
Jawa Tengah sendiri sebagai salah satu lumbung pangan nasional, disebut menargetkan produksi padi 2026 sebesar 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), alias meningkat sekitar 12,22 persen dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Target tersebut diharapkan menopang keberlanjutan MBG sekaligus menjaga stabilitas ekonomi pedesaan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengingatkan agar SPPG memprioritaskan pasokan dari produsen lokal ketimbang membeli dari grosir besar di luar daerah. Menurutnya, koperasi desa harus berperan sebagai agregator dan penyangga harga komoditas.
“Ekonomi desa bergerak lewat SPPG. Libatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi sebagai produsen pangan lokal,” tegasnya, saat menghadiri forum tersebut.
Menurut Zulhas, koperasi dapat menyerap gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain ketika harga turun di bawah acuan, lalu menyalurkannya melalui skema MBG. Dengan pola tersebut, kata dia, program gizi sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat.
