MAKLUMAT — Pernahkah kalian terpikir, mengapa standar kesuksesan yang dianut oleh generasi pendahulu terasa sangat sederhana dan tampak begitu mudah dicapai pada masanya? Alurnya seolah sudah menjadi cetak biru yang baku, linier, dan wajib diikuti oleh semua orang termasuk anak-cucunya di masa depan. Mulai dari lulus sekolah atau perguruan tinggi, mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan yang stabil, menikah, menyicil tempat tinggal, menyekolahkan anak, lalu akhirnya pensiun di masa tua dengan tenang.
Bagi generasi orang tua kita—kelompok Baby Boomers dan Generasi X—hal tersebut adalah jalur lurus yang wajar dan sangat mungkin diwujudkan. Itulah definisi paling umum dari apa yang mereka sebut sebagai “hidup normal dan mapan.” Namun, mari kita bangun dan melihat kalender. Selamat datang di tahun 2026. Bagi kita para Generasi Z, jalur peninggalan masa lalu tersebut bukan lagi sekadar sulit dijalani, melainkan telah menjadi sebuah fantasi yang nyaris mustahil digapai tanpa adanya privilege atau keistimewaan ekonomi dari keluarga.
Kita sering mengucapkan kalimat satir “in this economy” karena kita memang dipaksa untuk menghadapi benturan realitas yang sama sekali tidak masuk akal. Di satu sisi, lingkungan sosial, keluarga besar, hingga tetangga terus menerus menuntut kita untuk segera memenuhi daftar list hidup normal tersebut. Pertanyaan tentang kapan menikah atau kapan membeli rumah menjadi teror yang tidak memiliki akhir.
Namun di sisi lain, realitas dompet kita berkata lain. Penghasilan pekerja muda terus menerus digerogoti oleh inflasi yang mengganas, meroketnya harga kebutuhan pokok, dan ketimpangan struktural yang membuat daya beli pekerja muda seolah tidak ada harganya. Stagnasi upah adalah musuh nyata, gaji yang kita dapatkan sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, bukan untuk membangun kekayaan.
Beban terbesar dari mitos kemapanan ini jelas berada pada tuntutan kepemilikan rumah. Narasi usang yang mengatakan bahwa “anak muda harus memiliki properti sendiri sebelum menginjak usia 30 tahun” kini terdengar seperti lelucon satir yang sedikit menyinggung perasaan. Jika dihitung menggunakan matematika yang paling sederhana sekalipun, kenaikan upah pekerja pemula setiap tahunnya merangkak lambat secepat siput. Sebaliknya, harga tanah dan hunian melesat liar seperti roket.
Pilihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dengan tenor panjang hingga 30 tahun yang ditawarkan oleh perbankan pun bukan menjadi jalan keluar yang membebaskan. Alih-alih menjadi solusi finansial, skema ini justru menjelma menjadi penjara finansial. Bayangkan, kita harus mengikat perut dengan utang bernilai fantastis hingga usia senja, hidup dalam kecemasan karena ada tagihan jutaan rupiah yang menanti setiap bulan.
Keabsurdan ini pada akhirnya merembet ke wilayah yang paling privat dalam kehidupan manusia, seperti urusan pernikahan dan keputusan fundamental untuk memiliki anak. Menikah di zaman sekarang sering kali bergeser fungsinya, bukan lagi sekadar urusan komitmen spiritual antara dua orang yang saling mencintai, melainkan berubah menjadi panggung validasi sosial yang membutuhkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah demi memuaskan ekspektasi orang lain.
Belum lagi jika kita menghitung total biaya membesarkan anak. Kita tidak hanya bicara soal harga susu, tetapi juga biaya kesehatan yang makin mahal, asuransi, hingga dana pendidikan yang nilainya kian tak masuk akal. Mengasuh anak di era modern menuntut kesiapan mental dan kapital yang luar biasa besar. Akibat benturan antara ekspektasi dan realitas ini, fenomena menunda pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali (childfree) bermunculan secara masif. Hal ini terjadi bukan karena Gen Z adalah generasi yang egois. Sebaliknya, ini adalah sebuah keputusan yang sangat rasional, bertanggung jawab, dan sadar diri karena mereka tahu kapasitas finansial mereka tidak akan mampu membiayai tuntutan standar tersebut dengan layak.
Ketidakberdayaan menghadapi bayangan masa depan yang terlampau mahal ini akhirnya melahirkan mekanisme pertahanan psikologis yang sering dikritik dan salah dipahami oleh generasi tua. Gen Z sering dicap sebagai generasi konsumtif, gemar mengeluh, atau lebih memilih menghabiskan uang untuk self reward, menonton konser, dan membeli segelas kopi susu mahal ketimbang menabung.
Namun secara logis, buat apa menahan lapar dan menekan segala hasrat demi menabung “mati-matian” selama belasan tahun, jika pada akhirnya nominal yang terkumpul tersebut tetap tidak akan pernah cukup untuk membayar uang muka sebuah hunian? Membeli kebahagiaan instan dalam porsiporsi kecil hari ini akhirnya menjadi pilihan yang dirasa jauh lebih masuk akal dan menyelamatkan kewarasan, ketimbang berinvestasi pada masa depan yang terlalu abstrak dan penuh ketidakpastian.
Lantas, di mana titik tengah yang bisa kita ambil agar tidak terus menerus terjebak dalam lubang keputusasaan ini?
Standar kesuksesan hidup harus segera didefinisikan ulang dan diturunkan ekspektasinya. Menikah secara sederhana di KUA tanpa resepsi mewah yang menyisakan tumpukan utang harus dinormalisasi dan dianggap sebagai langkah yang bijak. Begitu pula dengan konsep tempat tinggal. Memiliki sertifikat tanah atas nama sendiri jangan lagi dijadikan satu satunya tolok ukur kesuksesan. Di banyak negara maju, menyewa hunian jangka panjang adalah hal yang sangat lumrah. Budaya tersebut harus mulai kita terima di sini tanpa perlu ada embel embel beban moral atau rasa malu.
Negara tidak boleh absen dan berpangku tangan melihat ketimpangan demografi dan ekonomi ini. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang lebih agresif dan berpihak pada kelas pekerja dan anak muda. Konsep perumahan rakyat bersubsidi atau pembangunan hunian di pusat kota dengan sistem sewa jangka panjang yang murah harus diperbanyak. Selain itu, jaminan sosial bagi para pekerja non-standard seperti pekerja lepas (freelancer) dan gig workers yang jumlahnya kian mendominasi juga perlu diperkuat.
Dari sisi internal kita sendiri, Gen Z harus mulai proaktif belajar beradaptasi secara finansial dan mental melalui penerapan gaya hidup secukupnya. Kita harus fokus pada hal-hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita sendiri. Kita tidak perlu mendikte standar hidup dan kebahagiaan kita berdasarkan ilusi kemewahan yang lewat di linimasa media sosial orang lain.
Pada akhirnya, hidup normal itu tidak harus seragam. Kita berhak sepenuhnya untuk menentukan arti kemapanan kita sendiri. Kita tidak bisa terus menerus dipaksa berjalan di atas aturan kadaluwarsa tahun 90-an, sementara ekosistem ekonomi tahun 2026 sudah jauh berbeda.
Menikah, membeli rumah, lalu mati bukanlah satu-satunya jalan untuk menjalani kehidupan. Bisa bertahan hidup dengan waras setiap harinya, merdeka secara finansial dengan cara sendiri, dan tidak terjebak jeratan utang hanya demi memenuhi gengsi sosial, adalah sebuah kemenangan besar yang sangat patut kita rayakan hari ini.***
*) Penulis: Adam Muhammad Subarkah
Alumni Infusmu LHKP Jawa Timur; Staf Fungsional Administrasi FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO); Anggota PC IMM Ponorogo
