MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Abdul Mu’ti memastikan segera meluncurkan program untuk menjamin kesejahteraan guru Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Raker Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menteri Kebudayaan, Rabu (6/11/2024) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
“Pertama, bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan Ujian Nasional, PPDB, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu,” bukanya.
“Karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat,” sambung Mu’ti.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Meski begitu, Mu’ti menyebut kementeriannya telah membahas dan menganggarkan terkait program peningkatan kesejahteraan guru.
“Yang sudah kami anggarkan, sudah ada ‘hisabnya’, tinggal nunggu ‘sidang isbatnya’, itu soal kesejahteraan guru,” katanya beriring sambutan tepuk tangan dan tawa peserta Raker.
Namun, Mu’ti enggan memaparkan lebih detail terkait program tersebut, baik jumlah maupun besaran anggarannya.
“Tapi jumlahnya nanti ditunggu saja, karena ‘sidang isbatnya’ belum dilaksanakan,” kelakarnya.
Pria yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyebut, anggaran tersebut telah mencakup untuk alokasi kesejahteraan guru-guru ASN maupun guru-guru non-ASN.
“InsyaAllah kalau didukung oleh kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu,” ungkapnya.
“Dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 insyaAllah sudah ada di dalamnya,” imbuh Mu’ti.
Dia menegaskan, bakal segera meluncurkan dan menyampaikan detail program tersebut dalam waktu dekat.
Prinsip Moderat dalam Mengambil Kebijakan
Tak hanya soal tersebut, Mu’ti juga mengaku bakal mengedepankan prinsip moderat dalam mengambil kebijakan terkait pendidikan.
Dia menegaskan, telah menyampaikan hal tersebut di hadapan Menteri Pendididan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Nadiem Makarim.
“Kedua terkait dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan, kami menyampaikan terimakasih. Termasuk juga beberapa hal yg berkaitan dengan Bahasa Indonesia dan bagaimana mengambil kebijakan,” ucapnya.
“Tapi prinsipnya, kami ingin mengambil prinsip yang moderat terkait dengan kebijakan pendidikan itu. Itu juga yang saya sampaikan di hadapan Mas Nadiem,” tandas Mu’ti.
Rasio Guru-Murid Sudah Ideal, Problem Distribusi
Terakhir, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyorot soal sejumlah kendala kebijakan yang memang menuntut perubahan regulasi.
“Misalnya soal guru PPPK, memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan,” sebutnya.
Menurut Mu’ti, rasio atau perbandingan jumlah guru dan murid di Indonesia saat ini sudah ideal.
Namun, yang masih menjadi kendala dan tantangan cukup pelik adalah soal distribusi guru ke daerah-daerah.
“Rasio guru dan murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal, sudah ideal, problem kita adalah distribusi guru, dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri,” ungkapnya.
Mu’ti mengungkapkan, terdapat beberapa regulasi yang menjadi perdebatan dalam konteks untuk menjadi landasan distribusi guru tersebut.
“Karena memang kami masih ada perdebatan mengenai rujukan Undang-Undangnya, antara mengikuti Undang-Undang ASN, atau Undang-Undang Guru/Dosen, atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” terangnya.
