MAKLUMAT –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan alasan pemerintah berencana menghapus sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar, memperkuat penguasaan materi akademik, serta membangun karakter dan mental peserta didik.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah menilai kemampuan akademik siswa masih perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, evaluasi kenaikan kelas nantinya tidak hanya mempertimbangkan hasil belajar, tetapi juga perkembangan karakter siswa.
“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta dikutip, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028. Saat ini, Kemendikdasmen masih mengkaji aturan dan menyiapkan perangkat hukum sebagai pedoman pelaksanaan di sekolah.
Evaluasi Kenaikan Kelas Tak Hanya Berdasarkan Nilai
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tidak naik kelas bukan sekadar mengubah mekanisme kenaikan tingkat di sekolah. Pemerintah ingin mendorong siswa lebih serius mengikuti pembelajaran sekaligus memastikan mereka menguasai materi sesuai tahap pendidikannya.
Dalam skema yang disiapkan, lanjut dia, sekolah akan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perkembangan karakter siswa ketika mengevaluasi kenaikan kelas.
Dengan demikian, penilaian tidak hanya berpusat pada penguasaan materi pelajaran. Perkembangan sikap, karakter, dan kesiapan mental peserta didik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Penerapan kebijakan ini menuntut sekolah menjalankan evaluasi secara terukur. Guru perlu mengetahui kemampuan setiap siswa agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan perkembangan belajar mereka.
Aturan Pelaksanaan Masih Disiapkan
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah telah menyampaikan rencana penerapan kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan memperoleh persetujuan.
Meski demikian, Kemendikdasmen masih menyelesaikan proses pengkajian serta menyiapkan rancangan peraturan menteri dan petunjuk teknis. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum sekaligus pedoman bagi sekolah sebelum kebijakan diberlakukan secara resmi.
“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,”tuturnya.
Keberadaan aturan teknis menjadi penting agar sekolah memiliki acuan yang jelas dalam menentukan kenaikan kelas. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme evaluasi dapat diterapkan secara konsisten di sekolah negeri maupun swasta.
Pendampingan Siswa Menjadi Kunci
Rencana penghapusan kenaikan kelas otomatis menempatkan proses evaluasi pembelajaran sebagai perhatian utama. Namun, pelaksanaannya perlu disertai pendampingan agar siswa yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan memperoleh kesempatan memperbaiki kemampuan.
Guru perlu mengidentifikasi kesulitan belajar sejak dini, memberikan pengayaan, serta melibatkan orang tua dalam mendampingi perkembangan anak. Langkah ini penting agar keputusan tidak naik kelas tidak berhenti sebagai konsekuensi penilaian, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki hasil belajar.
Pemerintah juga perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai indikator akademik dan karakter yang digunakan dalam evaluasi. Tanpa standar yang terukur, penerapan kebijakan berisiko menimbulkan perbedaan penilaian antarsekolah.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari penerapan sistem tidak naik kelas. Hal yang lebih penting ialah peningkatan kemampuan akademik, pembentukan karakter, dan kesiapan siswa untuk melanjutkan pembelajaran ke jenjang berikutnya.
