
MAKLUMAT — Ketika seorang kader Aisyiyah memutuskan maju dan mampu memenangkan kontestasi politik, sering kali ia harus merelakan satu hal, yaitu keanggotaannya di Aisyiyah. Bagi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Kota Surabaya, dr Zuhrotul Mar’ah, hal ini perlu dievaluasi kembali.
Tidak sedikit yang masih menilai bahwa peran kader Aisyiyah dalam ranah perpolitikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, masih belum terlihat secara signifikan. Menurutnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah regulasi jika ada kader Aisyiyah yang ingin terjun ke dunia politik, maka ia harus melepaskan keanggotaannya.
“Nah, ini yang harus diperhatikan lagi bahwasannya kader Aisyiyah itu apabila dia aktif di perpolitikan, baik itu lokal ataupun nasional, itu harusnya tetap menjadi anggota atau bahkan pengurus Aisyiyah,” ujar dr Zuhro, sapaan akrabnya, kepada Maklumat.ID, Senin (21/4/2025).
Ia menilai bahwa kehadiran kader Aisyiyah dalam ranah politik, baik di level lokal maupun nasional, sangat penting untuk mendorong agenda-agenda keumatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, meski kader Aisyiyah aktif di dunia politik, seharusnya masih tetap menjadi anggota maupun pengurus Aisyiyah.
“Sehingga nanti dalam bargaining politiknya itu lebih punya power, karena ada hubungannya dengan organisasi masyarakat dimana dia ada,” ujar perempuan yang juga Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya itu.
Selain itu, dr Zuhro juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Muhammadiyah dalam penguatan peran perempuan di dunia politik. Harapannya, hal ini dapat terus mendorong adanya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dengan lebih maksimal.
Meski demikian, langkah-langkah ini perlu lebih dikuatkan lagi dengan program-program penguatan kapasitas, pelatihan, hingga pendampingan kader perempuan. Hal ini bertujuan agar nantinya, kader tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsi politik secara efektif.
“Harus lebih melihat tentang kapasitas dan kapabilitas dari kader perempuan tersebut. Sehingga nanti dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang politik, ia bisa memberikan efek yang signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini, kader Aisyiyah telah menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai bidang, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Beberapa bahkan telah terjun di dunia politik lokal maupun nasional sebagai anggota parlemen, pejabat publik, hingga aktivis.
Namun, tantangan seperti stereotip gender dan keterbatasan akses terhadap sumber daya masih menjadi hambatan serius yang harus dihadapi bersama. “Juga yang saya infokan di awal tadi, begitu dia ada di politik itu harus menanggalkan ke-Aisyiyah-annya. Jadi tidak diperkenankan untuk aktif di kepengurusan Aisyiyah,” imbuhnya.
Jika ingin melihat lebih banyak perempuan ‘Aisyiyah menjadi aktor signifikan dalam perpolitikan nasional, maka ada beberapa hal yang dapat terus ditingkatkan. Menurut dr Zuhro, hal tersebut dapat berupa penguatan pendidikan politik hingga membangun kerja sama lintas elemen.
“Misalnya meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik untuk kader perempuan, mendorong kader perempuan untuk mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat lokal maupun nasional, dan membangun jaringan dan kemitraan dengan organisasi perempuan lainnya,” pungkasnya.
_____________
Penulis: M Habib Muzaki