MAKLUMAT — Wakil Kepala (Waka) Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah X (SMAMX) Surabaya, Alfianur Rizal, menyampaikan sejumlah pandangannya terkait posisi dan peran guru maupun sekolah swasta, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang diperingati setiap tanggal 25 November.
Berbicara kepada Maklumat.id, Alfi—panggilan akrabnya—menyoroti soal fenomena maraknya guru-guru di berbagai sekolah swasta yang kemudian dimutasi ke sekolah-sekolah negeri, setelah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, datang dan perginya guru atau tenaga pendidikan sekolah layaknya cuaca yang terus silih berganti datang dan pergi. “Tinggal badan atau kondisi fisik maupun non fisik kita selalu bisa menyesuaikan untuk menghadapi setiap pergantian cuaca itu,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Pendidikan Bukan “Siapa” Tapi “Bagaimana”?
Alfi menekankan, yang terpenting dalam menghadapi hal itu adalah bagaimana sekolah harus benar-benar memiliki visi dan misi, konsep, serta tujuan yang kuat untuk maju. Karena dengan demikian, maka sekolah tidak bergantung pada siapa sosok yang datang dan pergi, tetapi fokus pada bagaimana mencapai visi dan tujuannya.
“Datang dan pergi tenaga pendidik, atau siapapun tenaga pendidiknya yang ada di dalam sekolah tersebut, pasti sekolah itu tetap fokus pada visi dan misi, konsep maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri,” tandasnya.
“Karena dunia pendidikan itu bukan tentang “siapa”, tapi tentang bagaimana, bagaimana kita memiliki tujuan yang kuat untuk sebuah misi pendidikan itu sendiri,” sambung Alfi.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah tentang bagaimana arahnya, visi, tujuan, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Jika sekolah memiliki visi dan misi, konsep, serta tujuan dan arah yang jelas, ia meyakini siapa pun akan rela dan berusaha untuk semaksimal mungkin bersama-sama menjaga dan memajukan kualitas pendidikan, termasuk dalam konteks keseahteraan tenaga pendidik.
“Jika salah satu indikator menjaga kualitas pendidikan itu termasuk dalam konteks kesejahteraan tenaga pendidik, maka secara otomatis siapa pun akan bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, jika kualitas visi misi, konsep dan tujuan sekolah itu terbukti secara kualitas,” kelakarnya.
Bantuan Silang untuk Sekolah Lain
Lebih lanjut, lelaki yang juga menjabat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Surabaya itu juga menyoroti perihal bantuan pemerintah untuk lembaga pendidikan, yang dinilainya sudah cukup merata.
“Bantuan pemerintah sudah cukup mereta, namun prinsip bahwa dunia pendidikan itu adalah tentang “bagaimana” nyata adanya, tinggal “bagaimana” kita yang ada di dalam dunia pendidikan betul-betul bisa melihat secara menyeluruh serta holistik terkait apa yang sedang menjadi kebutuhan dari sekolah untuk dikembangkan melalui bantuan pemerintah,” sebutnya.
Hal itu, kata dia, agar sekolah menjadi semakin produktif, tidak “mubazir”, serta betul-betul tepat sasaran dalam penggunaan anggaran tersebut.
Tak cuma itu, ia juga menyebut bahwa bantuan dana dari pemerintah juga dapat digunakan untuk mendorong dan membantu sekolah-sekolah lain yang membutuhkan dengan melakukan mekanisme bantuan silang.
“Bisa bermanfaat untuk sekolah lain dengan melakukan bantuan silang, contohnya, dari bantuan anggaran pemerintah sekolah kita bisa membeli bangku baru atau upgrade peralatan sekolah, sehingga bangku atau peralatan yang masih layak pakai (tidak rusak), bisa kita bantu silangkan kepada sekolah lain yang mungkin belum mendapat bantuan anggaran dari pemerintah karena terkendala satu dan lain hal, maka kebermanfaatan bantuan silang bisa dirasakan dan sekolah kita tidak mubadzir anggaran dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran karena tidak terjadi penumpukkan barang atau peralatan sekolah,” tandas Alfi.
Apresiasi untuk Program dan Kebijakan Pendidikan
Lebih jauh, Alfi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang dinilainya sudah mulai memberikan perhatian bagi kesejahteraan guru-guru di lembaga swasta.
“Di era Presiden Prabowo kesejahteraan guru swasta turut diperhatikan dengan adanya kenaikan tunjangan sertifikasi guru, dan dalam konteks kepemimpinan Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti,” ucapnya.
Ia menilai, kepemimpinan Mu’ti mampu mengambil kebijakan dan melaksanakan program di bidang pendidikan dengan cukup baik, dengan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, serta lebih terukur dan memiliki orientasi untuk “mendudukkan” bersama apa yang menjadi persoalan-persoalan di dunia pendidikan.
Ia juga mengapresiasi program dan kebijakan solutif yang “ditawarkan” Kemendikdasmen, seperti dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang disebutnya sangat bermanfaat, namun di sisi lain juga tidak serta-merta bersifat “memaksa”.
“Prof Mu’ti mencoba menawarkan solusi yang tidak memaksa, namun sekolah bisa memilih atau menyesuaikan kebutuhan serta kondisi sekolah, contohnya TKA, betapa kebijakan tersebut merupakan solusi jalan tengah, karena dalam kebijakan tersebut siswa boleh mengambil keputusan untuk tidak mengikuti TKA, sebuah tawaran solusi yang memiliki jalan tengah,” kata Alfi.
Menurutnya, kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah melalui Kemendikdasmen merupakan jalan tengah yang baik dan selaras dengan semangat pendidikan “Tut Wuri Handayani,” yaitu yang di belakang memberikan dorongan.
Kemendikdasmen, kata dia, sebagai lembaga di balik layar sekolah telah memberikan dorongan kepada sekolah untuk bisa menentukan pilihannya melalui proses TKA.
“Menteri Pendidikan menyediakan solusi opsional, sekolah didorong untuk dapat menentukan pilihannya. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo, dan terima kasih Prof Menteri Mu’ti,” tandas Alfi.
Ia berharap, ke depan Kemendikdasmen dapat mempertahankan kinerja positifnya, bahkan diharapkan untuk terus mampu meningkatkannya melalui berbagai inisiatif program dan kebijakan lainnya dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
