MAKLUMAT — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, telah meneken Peraturan Menteri (Permen) Dikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 pada Jumat (17/1/2024) lalu, yang mengatur redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta.
Regulasi tersebut didasarkan pada kebutuhan guru yang dihimpun melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini diharapkan bisa mengatasi ketimpangan distribusi guru di berbagai wilayah.
Permen tersebut memang memiliki potensi untuk menjadi angin segar bagi distribusi guru di Indonesia dan mendorong pemerataan pendidikan. Beberapa potensi dampak positifnya antara lain: meratakan kualitas pendidikan, meningkatkan akses pendidikan, hingga efisiensi anggaran.
Dengan adanya redistribusi guru ASN, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah swasta, terutama di daerah-daerah yang kurang guru, dapat ditingkatkan. Guru ASN yang umumnya memiliki kualifikasi yang lebih baik dapat memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit menjangkau sekolah negeri.
Selain itu, dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak perlu lagi merekrut guru baru untuk setiap sekolah yang kekurangan guru, sehingga dapat melakukan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan.
Potensi Kendala dan Tantangan
Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Terlebih bahwa memang dalam regulasinya terdapat sejumlah syarat dan prasyarat atau kriteria bagi guru yang diredistribusi, maupun pihak sekolah penerima redistribusi guru.
Kesediaan Guru: Tidak semua guru ASN bersedia untuk mengajar di sekolah swasta. Faktor-faktor seperti jarak tempuh, fasilitas sekolah, dan beban kerja yang lebih tinggi dapat menjadi pertimbangan.
Standarisasi Kualitas Sekolah Swasta: Agar program ini efektif, perlu ada standarisasi yang jelas mengenai kualitas sekolah swasta yang berhak menerima guru ASN.
Koordinasi Antar Instansi: Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah swasta dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Biaya Operasional: Sekolah swasta mungkin perlu menyesuaikan anggaran operasionalnya untuk mengakomodasi kehadiran guru ASN.
Efektivitas Kebijakan
Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini antara lain:
Ketersediaan Data: Data yang akurat mengenai kebutuhan guru di setiap daerah sangat penting untuk menentukan alokasi guru ASN.
Insentif bagi Guru: Pemerintah perlu memperhatikan soal kesejahteraan para guru dengan memberikan insentif yang menarik bagi guru-guru ASN yang bersedia mengajar di sekolah swasta.
Evaluasi Berkala: Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Secara garis besar, kebijakan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini dirancang dan diimplementasikan. Pemerintah perlu memperhatikan potensi kendala yang ada dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.
____________________________
*) Penulis adalah Dosen FMIPA Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan anggota Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen-PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur
