MAKLUMAT — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pihaknya telah mencairkan anggaran atau dana kemasyarakatan sebesar Rp268 miliar untuk penanangan bencana Sumatera, sebagaimana diminta oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama lintas kementerian/lembaga, pimpinan DPR, dan pemerintah daerah setempat di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta total 52 kabupaten/kota.
“Total dananya Rp268 miliar, yang tiga provinsi, 52 kabupaten/kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden, Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi, itu sudah dicairkan semua,” jelasnya.
Pemerintah pusat, kata Purbaya, masih memiliki dana siap pakai yang mencapai sekitar Rp1,51 triliun dan dapat segera dialokasikan untuk penanganan bencana di ketiga provinsi terdampak tersebut. Sebab itu, ia juga meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengajukan pencairan supaya anggaran itu tidak hangus.
“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi uangnya ada, tinggal (BNPB) dipercepat. Kalau bisa besok, hari ini, hari ini pak, biar besok bisa cairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi,” tandasnya.
“Jadi saya enggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisin saja tahun ini, tuh ada Rp1,51 triliun,” imbuh pria alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Lebih lanjut, Purbaya juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengajukan anggaran pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
“Kalau hunian sementara dan hunian tetap, Huntara dan Huntap. Itu untuk tahun ini juga kalau sudah ada yang dibangun ya bisa di-charge ke kami, kami cairkan. Melalui channel BNPB tadi,” pintanya.
Tak cuma itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan pendanaan pemulihan daerah terdampak bencana melalui APBN 2026 dengan nilai berkisar Rp51 triliun hingga Rp60 triliun.
Ia juga menyebut bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR supaya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Aceh ditambah sebesar Rp1,63 triliun, sehingga tidak terjadi pemotongan dana transfer ke daerah.
“Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025. Harusnya enggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya,” kata Purbaya, yang juga pernah menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
