
MAKLUMAT — Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat. Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (9/3/2025) malam.
“Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam 10 persen terbawah (desil 1) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Targetnya, minimal satu Sekolah Rakyat berdiri di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan 100 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA terwujud pada tahun ini.
Gus Ipul menyebut, Kementerian Sosial telah menyiapkan fasilitas untuk mendukung program ini. “Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap),” ujarnya.
Sementara itu, tenaga pengajar telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).
Dukungan Gubernur Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya sumber daya yang kompeten agar pendidikan di Sekolah Rakyat berkualitas.
“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan menurunkan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota untuk SD dan SMP, kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur. Kita ini menyiapkan pendidikan generasi emas 2045, pasti ini pendidikan yang harus qualified,” kata Khofifah.
Esensi Sekolah Rakyat
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014 sekaligus Tim Formatur Sekolah Rakyat, M Nuh, menjelaskan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju bagi anak-anak kurang mampu.
“Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju,” ujar M Nuh.
Sekolah Rakyat akan mengusung sistem boarding school atau asrama, yang dinilai lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah reguler.
Menurut M Nuh, anak-anak miskin sering mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.
“Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, ini diangkat (kepercayaan diri) sehingga untuk menemukan self-confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa,” tambahnya.
Program ini menargetkan hasil jangka panjang, dengan durasi pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun. Para lulusan Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi generasi yang siap bersaing dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Sehingga sekarang momentum yang pas sekali (Program Sekolah Rakyat). Saat yang pas, kalau enggak kita semakin terlambat,” ujar M Nuh.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.