MAKLUMAT — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bersama Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Selasa (22/7/2025).
Selain mengikuti seremoni utama, keduanya juga hadir dalam forum Forkopimda bersama Gubernur Riau, para Bupati/Walikota, serta pimpinan instansi vertikal. Dalam forum tersebut, Menteri PPPA mengapresiasi pemerintah daerah atas komitmennya dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta upaya penurunan angka kekerasan terhadap kelompok rentan.
“Apresiasi saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, para Bupati/Walikota, dan jajaran pemerintah daerah atas komitmen dan kerja keras dalam membentuk UPTD PPA, menurunkan angka kekerasan, serta memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip melalui laman resmi Kementerian PPPA.
Menteri PPPA menyebut bahwa hal tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang setara dan inklusif, yang juga tercermin melalui penandatanganan MoU antara Kementerian PPPA dan Pemerintah Provinsi Riau. Menteri Arifah menyoroti pentingnya melihat perempuan dan anak sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Ia merujuk pada data BPS 2024 yang mencatat bahwa perempuan mencakup 49,5% dari total penduduk Indonesia, sementara anak-anak mencapai 28,4%. Di Riau, sebagian besar perempuan berada dalam usia produktif.
Namun di balik potensi itu, ia menyoroti beberapa tantangan yang belum teratasi, termasuk angka perkawinan anak yang meningkat dan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang belum mencapai rata-rata nasional.
“Kami mencatat bahwa IPG Riau tahun ini berada pada angka 89,32, dan masih perlu peningkatan, terutama di wilayah-wilayah seperti Rokan Hulu dan Pelalawan. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam Simfoni PPA tahun ini masih cukup tinggi, dengan 1.072 kasus kekerasan terhadap anak dan 254 kasus terhadap perempuan. Ini menjadi pengingat bahwa kerja kita masih belum selesai. Disinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi pentahelix,” ungkapnya.
Kementerian PPPA, kata Arifah, terus mendorong penguatan layanan perlindungan korban kekerasan. Termasuk di antaranya penyediaan rumah aman, pendamping profesional, serta layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan korban. Ia juga mengapresiasi pencapaian Riau dalam memperoleh penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya dan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk Kota Siak, Pekanbaru, dan Dumai.
“Ini adalah hasil dari komitmen kolektif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun capaian ini bukan tujuan akhir, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak,” tandasnya.
