MAKLUMAT — Merespons permasalahan klasik terkait banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya mematangkan penyusunan masterplan penataan kota sebagai landasan penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparan masterplan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (6/1/2026) yang turut diikuti Sekda Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran OPD, para camat, hingga tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Subandi menyebut bahwa wilayah Sidoarjo sebagai “Kota Delta” memiliki tantangan geografis yang unik. Sebab itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi banjir.
“Sidoarjo ini letaknya paling timur dengan banyak sungai afvoer. Kita harus waspada karena banjir di sini tidak hanya berasal dari luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh air laut pasang atau rob,” ujarnya.
Tim penyusun masterplan mengusung tema besar “Menuju Sidoarjo yang SERASI (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas),” yang menjadi kompas pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam aspek penataan ruang dan pengendalian banjir, selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Lebih lanjut, Subandi menyebut bahwa penanganan banjir membutuhkan anggaran yang cukup besar, sedangkan anggaran daerah saat ini masih terbatas sekitar Rp5,8 miliar. Sebab itu, ia menekankan pentingnya masterplan tersebut, yang diharapkan dapat menjadi instrumen krusial untuk menentukan skala prioritas.
“Ibarat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan ini. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang harus ditangani setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus, di antaranya kawasan “langganan banjir” seperti Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, ataupun Kecamatan Waru. Kemudian kawasan perkotaan untuk difokuskan pada normalisasi saluran air yang menurutnya banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri.
Subandi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan. Tanggung jawab penataan kota, kata dia, adalah kerja kolektif.
“Semua stakeholders harus terlibat dalam penanganan ini. Dengan adanya grand design (masterplan) ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Sekadar informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama, yakni Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir, Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Sekolah), serta Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Integrasi keempat sektor tersebut, diharapkan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga bertumbuh dalam harmoni lingkungan.
