MAKLUMAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pihaknya bakal segera mengagendakan rapat evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2/2025), yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.
Menurutnya, hal tersebut menunculkan dugaan adanya keteledoran oleh KPU dalam pelaksanaan proses-proses Pilkada serentak 2024 lalu.
Bahtra menyebut, Komisi II DPR RI akan memanggil KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pilkada. “Nanti kami akan bahas pas rapat evaluasi Pilkada,” ujar politikus Partai Gerindra itu kepada awak media, Selasa (25/2/2025).
Salah satu yang disoroti Bahtra adalah kasus Pilkada di mana KPU salah dalam menetapkan pasangan calon pemenang. “Kita berharap dalam penetapan calon, KPU kabupaten mesti teliti terkait administrasi dan persyaratan calon,” sebutnya.
“Sebab, jika tidak, KPU kabupaten bisa merugikan pihak calon yang sudah bertarung dan menang, tetapi malah didiskualifikasi karena pertimbangan administrasi,” sambung Bahtra.
MK Putuskan PSU di 24 Daerah
Sebelumnya, MK telah membacakan putusan terhadap 40 perkara sengketa hasil Pilkada serentak 2024 yang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hasilnya, MK memerintahkan pencoblosan ulang alias PSU di 24 Pilkada.
Selain itu, ada satu perkara yang diputuskan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dan satu perkara lainnya yang diminta untuk perbaikan keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilkada. Kemudian, sebanyak 14 gugatan lainnya tidak dikabulkan MK.
