MAKLUMAT — Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, agar nilai-nilai dasar Pancasila dijalankan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menandaskan, Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni bukan sekadar perayaan seremonial.
Menurut Renny, salah satu hal penting dan sangat mendesak saat ini adalah bagaimana langkah dan upaya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pemerataan lapangan kerja. Ia menegaskan, sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—adalah panggilan nyata bagi negara untuk berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat gelombang PHK dan sulitnya mendapat pekerjaan layak.
“Hari ini, banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari,” ujar Renny dalam keterangannya, Ahad (1/6/2025).
“Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan, bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” imbuhnya.
Hak Dasar Warga Negara
Lebih lanjut, Renny menekankan bahwa pekerjaan adalah hak dasar warga negara. Ia menilai, sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses lapangan kerja, hingga pengangguran yang meningkat, bakal menyebabkan ketimpangan sosial yang kian melebar dan mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik terhadap negara.
Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah, khususnya di daerah, lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan merata. Menurutnya, keadilan sosial tidak lahir dari seremoni apalagi hanya kata-kata semata.
“Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak terlunta-lunta karena kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan (di DPRD Jatim), isu (seputar) kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tegas Renny.
Di sisi lain, Renny juga menyayangkan belum adanya peta jalan ketenagakerjaan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, seperti buruh harian lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, dan lulusan muda yang kesulitan masuk dunia kerja.
Kakak dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan kewirausahaan berbasis rakyat, dan fasilitasi kerja antarwilayah yang transparan dan adil.
“Banyak anak muda pintar, tapi bingung harus ke mana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” selorohnya.
Gotong Royong Semua Pihak
Wanita yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jawa Timur itu lantas mengajak semua pihak—eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan—untuk bergotong royong, saling bergandeng tangan dalam membangun ekosistem kerja yang lebih berkeadilan.
“Kita tak sedang kekurangan Pancasila. Kita kekurangan keberanian untuk menjalankannya. Mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkas Renny.