MAKLUMAT – PP Muhammadiyah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI). Penandatanganan dilakukan di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Selasa (22/7/2025).
Kerja sama ini menitikberatkan pada pemanfaatan, pengelolaan, hingga pemulihan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut pengelolaan hutan perlu berpijak pada prinsip moderasi. Artinya, tidak ekstrem dalam mengeksploitasi, tapi juga tidak abai dalam memanfaatkan kekayaan alam.
“Pengelolaan hutan harus berada di titik tengah, yakni dengan cara bijak, berkelanjutan, dan tidak merusak. Ini adalah jalan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” terang Haedar dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan, kekayaan hayati Indonesia merupakan karunia besar yang wajib dijaga. Karena itu, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut bertanggung jawab menjaga dan merawat alam.
“Jangan hanya dimanfaatkan, tetapi juga dirawat dan dipulihkan jika rusak. Ini adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah,” lanjutnya.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam pelestarian hutan akan sangat ditentukan oleh para manusia, khususnya para pimpinan-pimpinan yang memiliki kewenangan akan kebijakan.
“Kerusakan hutan sangat tergantung dalam tangan-tangan para pejabat yang menandatangani sebuah keputusan yang mempunyai implikasi bagi kebijakan di negeri ini,” ucap Menhut RI.
Menhut RI juga turut memaparkan mengenai program strategis yang sedang dijalankan oleh pihaknya. Ia menyebut berbagai program yang telah dijalankan adalah mengenai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), proyeksi Perhutanan Sosial, dan Karbon Trading.
Saat ini, ketiga program tersebut sedang dijalankan dan terus dikaji oleh Kemenhut RI agar menjadi program strategis yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Maka dengan itu, ia juga turut mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah untuk terus mendukung langkah pemerintah dan bersama-sama menjaga alam agar tetap lestari.
“Semoga penandatanganan MoU ini akan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi hutan kita yang lestari,” jelas Toni.
