MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima kunjungan Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI) di sela-sela acara Pengkajian Ramadan 1446 H yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jumat (6/3).
Haedar menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola haji yang lebih baik dan matang. Menurutnya, ibadah haji bukan sekadar ritual transendental, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, hingga politik lintas negara.
“Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” kata Haedar seperti dilansir laman Muhammadiyah.
Selain itu, ia menyoroti urgensi transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Aspek politik pun tak luput dari perhatiannya. Penyelenggaraan haji, ujar Haedar, melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga menuntut pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
Dari sisi jemaah, Haedar menilai bahwa bagi umat Islam Indonesia, haji adalah capaian teologis tertinggi. Namun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Mayoritas calon jemaah haji (calhaj) Indonesia berusia lanjut, sementara antrean keberangkatan terus memanjang. Ia berharap BP Haji RI mampu menghadirkan solusi konkret agar antrean ini dapat terurai lebih baik.
“Dalam konteks ini, BP Haji RI memiliki tugas besar untuk memperbaiki sistem, khususnya bagi calon jemaah yang mayoritas berusia di atas 50 tahun,” tambahnya.
Arah Baru Pengelolaan Haji
Kepala BP Haji RI, Moch. Irfan Yusuf, yang hadir didampingi Wakil Kepala BP Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan optimal.
“Kami datang ke Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan. Haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Irfan.
Dahnil menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan haji dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme. Untuk itu, BP Haji RI telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah juga menyampaikan dukungan terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tujuannya, agar BP Haji RI dapat menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden.
Di sisi lain, muncul wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi. Ide ini diusulkan sebagai langkah optimalisasi manfaat agar langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air. Dengan skema ini, diharapkan pengelolaan haji ke depan tidak hanya lebih efisien, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi umat Islam Indonesia.
