MAKLUMAT — Muhammadiyah perlu memperkuat dan memperluas sayap dakwahnya di jalur politik. Dakwah di ranah politik merupakan langkah penting untuk memengaruhi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan umat yang lebih luas.
“Berjuang di jalur politik adalah bagian dari dakwah, tanpa mengabaikan dakwah yang sudah berjalan dengan baik selama ini,” kata anggota DPRD Jawa Timur Periode 2024-2029 Suli Da’im dikutip dari laman Majelis Tabligh, Sabtu (31/8/2024).
Suli Da’im baru saja menjalani pelantikan bersama 119 anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Sabtu (31/8/2024). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dilantik untuk keempat kalinya.
Suli pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A periode 2004-2009, anggota Komisi C periode 2009-2014, dan Wakil Ketua Komisi E periode 2014-2019. Dia menegaskan bahwa jalur kekuasaan menawarkan efektivitas perubahan nyata melalui regulasi dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Suli melihat potensi Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk menjadi kekuatan strategis di ranah politik. Meski begitu, Suli mengakui bahwa jumlah politisi Muhammadiyah yang memiliki semangat dan ruh perjuangan keislaman masih terbatas.
“Diperlukan intervensi organisasi untuk memperkuat kader yang memiliki minat di bidang politik agar dakwah yang dilakukan selaras dengan kader-kadernya, yang pada akhirnya memberikan warna pada cara pandang dan pola pikir terkait keberpihakan kepada umat,” ujar mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim itu.
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan sosial, Suli menilai Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam membangun moralitas, keadilan, dan kesejahteraan melalui kebijakan politik yang berpihak kepada kepentingan umat.
“Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam meningkatkan moralitas dan etika di dunia politik, yang sering kali diwarnai oleh praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan,” tambahnya.
Suli juga menekankan pentingnya keberadaan orang-orang berintegritas dalam politik. “Jika ada orang baik kemudian tidak mau berada di kekuasaan politik, jangan salahkan jika yang mengambil alih kekuasaan itu adalah orang yang tidak baik,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa politik yang dianggap “kotor” hanya bisa dibersihkan jika ada keterlibatan aktif dari individu dan kelompok yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran.
Suli menilai Muhammadiyah, dengan basis massa yang besar dan luas, dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan kepentingan umat. Melalui jalur politik, Muhammadiyah juga dapat mencetak kader-kader politik yang berintegritas dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.
“Dengan mengedepankan dakwah di jalur politik, Muhammadiyah bisa berkontribusi dalam menciptakan kader-kader politik yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai agama dan keadilan sosial,” ujarnya.
