APAKAH pembaca sekalian sudah menonton film Buya Hamka yang sekarang ditayangkan di bioskop? Kisah yang menarik tentang seorang ulama besar. Dan salah satu yang saya ingat betul dari kisah film tersebut adalah irisannya dengan politik.

Dari kisah Buya Hamka kita bisa mengambil pelajaran bahwa Muhammadiyah tidak pernah jauh dari gelanggang politik. Bahkan, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut secara aktif terlibat dalam politik Indonesia pada masanya.

Saya juga ingin menyampaikan bahwa secara kesejarahan, proses kelahiran Muhammadiyah pada era KH Ahmad Dahlan sesungguhnya tidak lepas dari permasalahan politik tanah air. Itu setidaknya ditandai dengan tiga hal, pertama, KH Ahmad Dahlan itu salah seorang pegawai di kesultanan atau keraton Yogyakarta, tetapi dia dia justru melakukan otokritik terhadap apa yang menjadi kebijakan di dalam keraton. Terutama menyangkut masalah pemahaman keagamaaan yang ada di sana.

Bahkan, kemudian KH Ahmad Dahlan meminta agar arah kiblat yang ada di masjid agung keraton Yogyakarta itu untuk disesuaikan. Tentu saja gagasan yang memunculkan perdebatan.

Kemudian itu menjadikan KH Ahmad Dahlan membuat musala sendiri yang nantinya dirubuhkan oleh abdi dalem kraton. Artinya sesungguhnya hal tersebut adalah tonggak di mana memang Muhammadiyah lahir itu merupakan proses pencerahan kepada masyarakat keraton saat itu, yang sesungguhnya itu adalah merupakan bagian sikap politik KH Ahmad Dahlan yang memang dilandasi oleh pemahaman-pemahaman keagamaan.

Yang kedua, tandanya adalah KH Ahmad Dahlan cukup dekat dengan organisasi Serikat Islam saat itu dan orang-orang Budi Utomo di dalam menjalin hubungan dengan para perintis-perintis kemerdekaan.

Yang ketiga, KH Ahmad Dahlan bergaul dengan orang Belanda, tetapi beliau tidak terkooptasi oleh sikap Belanda. Justru tetap kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda.

KH Ahmad Dahlan juga mengadopsi budaya-budaya Belanda untuk bisa kemudian dipakai memajukan anak bangsanya sendiri. Meski begitu, tidak menjadikan beliau tunduk kepada Belanda, melainkan justru itu yang dipakai alat untuk perjuangan kemerdekaan.

Tiga tonggak itulah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah sejak awal kelahirannya sebenarnya sudah penuh dengan politik. Dalam perkembangan selanjutnya sejak 1912 sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Betapa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat di dalam proses kemerdekaan.

Kemudian lahirnya sosok Ki Bagus Hadi Kusumo, KH Agus Salim, dan masih banyak lagi. Seperti hari ini, melalui layar bioskop, anak-anak generasi sekarang bisa mengetahui dengan jelas bahwa Buya Hamka adalah orang orang yang sebenarnya secara politik cukup terlibat.

Bahkan, Soekarno sendiri itu adalah bagian daripada keluarga besar Muhammadiyah. Sesungguhnya sampai dengan periode kemerdekaan Indonesia, kedekatan Muhammadiyah dengan politik termasuk politik praktis sangat signifikan.

Memang kemudian perdebatan terjadi pada saat Muhammadiyah ikut terlibat dalam pendirian Majelis Islam A’la yang kemudian melahirkan Masyumi. Dampaknya, ketika Masyumi dilarang, Muhammadiyah akhirnya terkena pula dampaknya.

Inilah yang menjadikan Muhammadiyah sendiri ada dua sikap yang berbeda,  yang pertama adalah menjauhi polotik sejauh-jauhnya dan itu menjadikan Muhammadiyah teraleniasi oleh politik. Yang kedua, Muhammadiyah terus dekat dengan politik yang itu kemudian dikhawatirkan terkooptasi oleh politik. Sehingga kemudian menimbulkan sikap yang satu menjauhkan politik, itu yang kemudan menjadikan Muhammadiyah seolah-oleh ahitoris terhadap sejarahnya sendiri. Namun, yang lain menginginkan Muhammadiyah itu tetap bersama-sama berpartisispasi dalam politik.

Hari ini mungkin muncul gerakan tengah yang kemudian bagaimana Muhammadiyah terlibat di dalam politik, tetapi tidak tercebur ke dalam politik praktis, atau dalam hal ini partai politik. Saya melihat sesungguhnya pada era ini adalah bagaimana memang Muhammadiyah harus memainkan peran secara signifikan dalam arena-arena kebangsaan.

Faktanya memang banyak hal yang dilakukan di dalam pergerakan membangun muhammadiyah ke depan, suka tidak suka akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik. Misalnya, tentang RUU Kesehatan itu suka atau tidak suka pasti akan terkena dampaknya kepada Muhammadiyah. Tentang sistem pendidikan nasional, tentang UU Pesantren, UU Perpajakan, UU kepegawaian, dan tentang banyak undang-undang yang lain, baik yang ada di Omnibus Law maupun di luar Omnibuslaw itu kemudian pastilah menjadikan Muhammadiyah suka tidak suka harus berada dalam arena politik.

Hal itu secara tegas, secara jelas, ini yang membutuhkan kepiawaian luar biasa yang lahir secara kepengurusan maupun secara individu-individu. Sangat dibutuhkan kemampuan untuk meletakkan diri sebagai kader Muhammadiyah,  tetapi bukan menjadi bagian dari yang terkoopsasi oleh kepentingan-kepentingan politik itu secara pragmatis.

Ini yang memang dibutuhkan. Saya melihat hari ini, kader Muhammadiyah yang tampil dalam arena kebangsaan itu cukup banyak, tetapi mereka belum mendapatkan ruang yang cukup, karena begitu politik hari ini, demokrasi hari ini, mengharuskan adanya one-man one-vote, kemudian ukurannya itu adalah bukan kapasitas seseorang, melainkan kuantitas seseorang, berapa banyak dia didukung orang, maka kemudian Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi kader memang agak sedikit kehilangan makna di sini.

Model demokrasi yang terbuka seperti ini dan kemudian model demokrasi  kemudian mengharuskan orang per orang dinilai dengan satu kepala satu suara, menjadikan Muhamadiyah kehilangan proses akumulasi terhadap jumlah suara itu. Dan itu yang memang harus dipikirkan, Muhammadiyah akan memainkan peran seperti apa terhadap keinginan distribusi alokasi kader di banyak partai ataukah di banyak tempat ataukah di banyak pintu masuk dalam ruang-ruang politik itu.

Memang juga belum sepenuhnya bisa dipahami secara bersama oleh warga Muhammadiyah. Termasuk oleh kader Muhammadiyah yang berada di arena publik seperti itu juga, dan ini yang memang cukup prihatin. Bagaimana agar suasana ini kemudian bisa Muhammmadiyah memainkan peran yang signifikan dalam membangun bangsa dan negara ini. Agar tidak teralienasi dari arena-arena politik.

Sesungguhnya, saat ini yang perlu dipikirkan adalah jumlah kader Muhammadiyah di arena-arena politik. Itu sangat sentral. Harus diakui, memang masih sedikit dalam arena itu dan saya pikir perlu untuk membangun kesadaran bersama di Muhammadiyah agar arena kebangsaan ini harus diisi oleh sebanyak mungkin kader-kader Muhammadiyah. (*)

Muhammad Mirdasy, Penulis adalah Ketua LHKP PWM Jawa Timur