MUI Desak IndonesiaTolak Izin Pesawat Tempur AS, Anwar Abbas: Sama Saja Dukung Serangan ke Iran

mui

MAKLUMAT – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menegaskan Indonesia tidak boleh memberikan izin kepada pesawat tempur Amerika Serikat (AS), untuk melintasi wilayah udara nasional dalam konteks konflik dengan Iran.

Ia menilai pemberian izin tersebut setara dengan dukungan terhadap agresi militer yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung Indonesia.

“Kalau Indonesia memberi izin, itu sama saja mendukung serangan, penghancuran, dan jatuhnya korban di Iran. Ini jelas bertentangan dengan prinsip bangsa,” tegas Anwar Abbas yang akrab disapa Buya Anwar, dikutip Kamis (16/4/2026).

Anwar memperingatkan eskalasi konflik antara AS dan Iran berpotensi menimbulkan korban besar, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Karena itu semua pihak, termasuk Indonesia harus bersikap tegas untuk menghentikan perang.

Ia juga meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan DPR tidak ragu menolak permintaan tersebut. Sikap tegas diperlukan demi menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perikemanusiaan.

“Jangan takut kepada Donald Trump, tapi takutlah kepada Tuhan dan rakyat,” tandas Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.

Anwar menambahkan tindakan militer yang melibatkan AS dan sekutunya dinilai telah melampaui batas nilai kemanusiaan. Indonesia tidak boleh memberi ruang, sekecil apa pun, bagi operasi militer yang berpotensi memperparah konflik.

Baca Juga  Iran Tuntut 3 Syarat Ini Jika Ingin Perang Berakhir

Pernyataan Anwar Abbas mencerminkan tekanan moral dan politik terhadap pemerintah Indonesia di tengah pusaran geopolitik global. Isu overflight clearance bukan sekadar teknis penerbangan, tetapi menyangkut posisi strategis Indonesia dalam konflik internasional.

Jika Indonesia mengizinkan, implikasinya bisa luas—dari persepsi keberpihakan hingga dampak diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah. Sebaliknya, penolakan juga berpotensi memicu ketegangan dengan AS.

Di titik ini, pemerintah menghadapi dilema klasik, yakni menjaga netralitas aktif atau terseret dalam orbit kepentingan global yang lebih besar.