MAKLUMAT – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 digelar di Surabaya, Selasa (14/4/2026) kemarin.
Jajaran pimpinan DPRD Jatim pun menegaskan menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan RKPD 2027.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf mengatakan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan hasil nyata dari penyerapan aspirasi rakyat melalui reses dan forum dengar pendapat yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi kebutuhan riil masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyusunan pokir DPRD berpedoman pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam aturan tersebut, DPRD memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi, hingga menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Lebih lanjut, Musyafak menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus terintegrasi dengan kebijakan nasional serta berbasis pada evaluasi kinerja dan kondisi nyata di lapangan.
“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya dan menjawab persoalan riil masyarakat,” ujarnya.
Sedangan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja perekonomian Jawa Timur dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi Jatim yang mencapai 25,29 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan 14,40 persen secara nasional.
“Ini capaian yang patut kita syukuri dan apresiasi bersama. Jawa Timur menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak lengah. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Ia menilai arah kebijakan pembangunan yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam RKPD 2027 sudah tepat, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang diimbangi dengan penguatan pelayanan dasar.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan bawah.
“Pertumbuhan harus inklusif. Artinya, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Ia juga mendorong agar penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur, guna mengurangi kesenjangan antar daerah.
Selain itu, Sri Wahyuni menilai pengembangan transportasi publik, proyek strategis infrastruktur, hingga sektor energi yang tengah didorong Pemprov Jatim harus dikawal dengan baik agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Jatim, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar tetap tepat sasaran, efektif, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Musrenbang ini adalah momentum penting untuk memastikan pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
