MAKLUMAT — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (19/8/2025). Mereka menyampaikan 30 tuntutan.
Berdasarkan pantauan, massa mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB. Meski hujan deras mengguyur sekitar pukul 15.00 WIB, mayoritas peserta aksi tetap bertahan. Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi ‘Nakama Bergerak’ itu menyatakan sikapnya dengan tajuk ‘De(ad)mokrasi Indonesia, Indonesia Sold Out’.
Nama ‘Nakama Bergerak’ sendiri dikatakan terinspirasi dari manga dan anime populer Jepang, One Piece, yang melambangkan ikatan persahabatan dan perjuangan. Para mahasiswa mengenakan beragam atribut mulai dari jas almamater, pakaian serba hitam, hingga membawa bendera Jolly Roger, simbol khas dari serial animasi tersebut.
Ketua BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Anggun Zifa Anindia, mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan massa menyangkut berbagai isu dan aspek, serta ‘kabar-kabar buruk’ yang telah dihimpun, terutama terkait kondisi demokrasi di Indonesia.
Salah satu isu utama yang disuarakan, kata dia, adalah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
“Isu yang paling kita angkat itu yang pertama adalah RKUHAP dan penulisan ulang sejarah. Yang sampai hari ini masih bermasalah seperti itu. RKUHAP seperti yang kita tahu banyak sekali permasalahan entah secara material atau ataupun formil,” ujar Anggun.
Selain itu, massa juga menyoroti isu gaji guru dan dosen, hingga implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, serta berbagai isu-isu dan kebijakan krusial lainnya, yang dinilai tidak pro rakyat.
Teruskan Tuntutan ke Ketua DPR RI dan Presiden
Menanggapi demontrasi dan tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa aspirasi dari para mahasiswa tersebut tidak akan berhenti di jalanan saja.
Pihaknya juga memastikan telah meneruskan aspirasi-aspirasi itu langsung ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Prabowo Subianto, agar masukan masyarakat bisa benar-benar sampai pada pengambil kebijakan tertinggi.
“Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh BEM SI Wilayah Jawa Timur berkaitan dengan aspirasi/tuntutan sebagaimana yang terlampir dalam surat, yang diterima oleh Ketua DPRD Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, maka dengan ini kami meneruskan aspirasi tersebut kepada Ibu Ketua DPR RI,” bunyi surat yang diteruskan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh BEM SI Wilayah Jawa Timur berkaitan dengan aspirasi/tuntutan sebagaimana yang terlampir dalam surat, yang diterima oleh Ketua DPRD Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, maka dengan ini kami meneruskan aspirasi tersebut kepada Bapak Presiden RI,” bunyi surat terpisah, yang diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
30 Poin Tuntutan Demonstran
Secara keseluruhan, ada 30 tuntutan yang diajukan mahasiswa dalam aksi tersebut, yakni:
- Kaji ulang RKUHAP
- Tolak penulisan ulang sejarah
- Wujudkan kebebasan berekspresi
- Kaji ulang program Koperasi Merah Putih
- Kaji ulang program Sekolah Rakyat
- Jamin gaji guru dan dosen
- Hentikan represifitas aparat
- Kaji ulang program MBG
- Tolak tambang ilegal
- Tolak rangkap jabatan wakil menteri
- Wujudkan reformasi Polri
- Kawal pembangunan IKN
- Kaji ulang Hari Kebudayaan
- Cabut UU TNI
- Tolak gelar pahlawan untuk Soeharto
- Kawal realisasi 19 juta lapangan pekerjaan
- Tolak militer masuk kampus
- Cabut Perpres Nomor 66 tahun 2025
- Tolak batas atas PPN 15%
- Tolak sikap arogansi penguasa
- Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis
- Bebaskan seluruh kawan kami
- Tolak pajak daerah yang melambung tinggi
- Tolak kenaikan gaji DPR
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Hentikan perampasan tanah adat
- Tingkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan dan jalan di daerah
- Hentikan dan adili pelaku intoleran dan rasisme di indonesia
- Wujudkan kebijakan luar negeri Indonesia yang rasional
- Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di Indonesia