MAKLUMAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang Presiden Prabowo Subianto kembali jadi sorotan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 27 September 2025 sebanyak 8.649 anak keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut jumlah ini melonjak drastis dalam dua pekan terakhir. “Ada tambahan 3.289 korban. Hanya dalam sepekan (22–27 September), 2.197 anak mengalami keracunan massal,” ujarnya, Senin (29/9).
Menurut Ubaid, program yang semestinya memenuhi gizi anak justru berbalik menjadi ancaman kesehatan. Tangis anak di kelas, antrean rumah sakit, keresahan orang tua, hingga trauma makan MBG menunjukkan program ini gagap mencapai tujuan.
JPPI mengecam langkah pemerintah yang hanya menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi keracunan. “Itu pendekatan tambal sulam. Keracunan hanyalah puncak gunung es,” kata Ubaid.
Ia menyoroti tiga masalah mendasar, yakni Pemahaman gizi buruk seperti menu seragam, mengabaikan pangan lokal, bertentangan dengan swasembada. Kepemimpinan keliru, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dikuasai purnawirawan militer, bukan pakar gizi. Eksklusi sekolah dan publik, MBG menyedot anggaran pendidikan tapi minim partisipasi dan transparansi.
“Ambisi kuantitas mengorbankan standar keamanan pangan. Program ini terburu-buru demi pencitraan politik, bukan perlindungan anak,” sindir Ubaid.
JPPI mendesak Presiden Prabowo menghentikan sementara semua dapur MBG untuk evaluasi menyeluruh. Mereka juga menuntut reformasi BGN agar dipimpin tenaga profesional, serta membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi di Kemenkes pada Minggu (28/9). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh, penutupan SPPG bermasalah, hingga kewajiban sertifikat higienis bagi seluruh dapur MBG.
Namun, sorotan publik tetap tajam. Kasus keracunan massal ini dianggap ujian serius bagi komitmen pemerintah memastikan program prioritas benar-benar aman bagi anak-anak bangsa.
