Negara-Negara Muslim Terbelah Sikapi Operasi Militer AS di Venezuela

Negara-Negara Muslim Terbelah Sikapi Operasi Militer AS di Venezuela

MAKLUMATRespons negara-negara mayoritas Muslim terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela menunjukkan perpecahan sikap. Sebagian negara secara terbuka mengecam keras, sementara yang lain memilih bungkam atau mengambil posisi netral dengan menekankan jalur diplomasi.

Iran menjadi salah satu negara pertama yang angkat suara. Teheran mengecam keras tindakan Washington yang menyerang Venezuela dan menahan Presiden Nicolás Maduro. Kementerian Luar Negeri Iran menilai langkah AS sebagai agresi militer yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.

“Serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 2 Ayat 4 yang melarang penggunaan kekerasan,” tegas Kemenlu Iran. Teheran mendesak PBB dan komunitas internasional segera mengutuk tindakan tersebut.

Kecaman serupa datang dari Yaman. Pemerintahan de facto Houthi Ansarullah di Sanaa menyebut Amerika Serikat sebagai “sumber utama terorisme global.” Dalam pernyataan resminya, Ansarullah menyatakan solidaritas penuh kepada Venezuela dan Presiden Maduro, serta menegaskan hak Caracas mempertahankan kedaulatan dan sumber dayanya dari agresi asing.

Dukungan juga muncul dari kelompok-kelompok Palestina. Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza, menilai serangan AS sebagai kelanjutan dari kebijakan intervensi sepihak Amerika. Hamas menyebut tindakan tersebut memperburuk instabilitas global dan mengancam perdamaian internasional.

Di kawasan Teluk, Qatar menjadi negara yang paling cepat merespons. Doha menyatakan keprihatinan mendalam dan menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog politik guna meredakan ketegangan.

Baca Juga  Yordania Ikut Tembak Drone Iran yang Menuju Israel untuk Balas Dendam

Malaysia mengambil sikap tegas. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menuntut pembebasan segera Presiden Maduro dan istrinya. Anwar menilai operasi AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan preseden berbahaya yang merusak tatanan hubungan antarnegara berdaulat.

“Pemecatan paksa kepala pemerintahan melalui intervensi eksternal jelas melanggar hukum internasional,” kata Anwar.

Dukungan terhadap Venezuela juga datang dari Afrika. Burkina Faso, Mali, dan Niger menyatakan solidaritas kepada Caracas. Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Mali secara langsung menyampaikan kecaman atas serangan militer AS yang dinilai ilegal.

Sementara itu, Indonesia memilih pendekatan hati-hati. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Venezuela, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia. Jakarta menyerukan deeskalasi, dialog, dan perlindungan warga sipil, tanpa secara eksplisit menyebut legalitas operasi AS.

Turki juga mengambil sikap serupa. Ankara menyatakan keprihatinan dan meminta semua pihak menahan diri demi menjaga stabilitas regional dan internasional.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Tunisia, dan Aljazair belum mengeluarkan pernyataan resmi hingga laporan ini disusun. Pakistan dan Afghanistan pun belum menyampaikan sikap tegas, meski sebelumnya menyerukan ketenangan.

Perbedaan respons ini menegaskan bahwa dunia Muslim belum memiliki sikap kolektif dalam menyikapi aksi militer Amerika Serikat di Venezuela, dengan spektrum reaksi mulai dari kecaman keras hingga pendekatan diplomatik yang netral.

Baca Juga  Resmi! Rusdi Masse Mappasessu Gantikan Ahmad Sahroni Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI
*) Penulis: R Giordano

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *