MAKLUMAT — Kiprah Netty Prasetiyani kembali mencuri perhatian. Politisi perempuan dari Fraksi PKS ini menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan kelompok rentan dengan menyuarakan dukungan atas rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) secara permanen bagi lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“PKS menyambut baik dan mendukung penuh rencana pemerintah memberikan bansos secara berkelanjutan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan ODGJ. Ini adalah langkah perlindungan yang konkret,” ujar Netty dikutip dari laman Fraksi PKS DPR RI, Senin (14/7/2025).
Bagi Netty Prasetiyani, bansos permanen bukan sekadar program bagi-bagi uang. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak dasar warga negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri karena kondisi fisik atau mental yang permanen.
Namun, perempuan yang dikenal vokal di Komisi IX DPR RI ini mengingatkan agar pelaksanaan program tidak asal jalan. Ia menekankan pentingnya pengawalan serius agar bansos benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat rentan di lapangan.
“Harus ada validasi dan integrasi data penerima bansos yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi disabilitas, komunitas lansia, hingga tokoh masyarakat setempat,” tandasnya.
Menurut Netty, masih banyak warga rentan yang luput dari pendataan atau bahkan belum memiliki NIK, padahal mereka sangat membutuhkan sentuhan negara. Ia meminta agar proses pendataan diperkuat dan melibatkan komunitas akar rumput.
Tak berhenti pada aspek distribusi, mantan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat ini juga mendorong bansos agar tidak hanya bersifat konsumtif. Ia menilai penting adanya pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi penyandang disabilitas produktif dan lansia aktif yang masih memiliki potensi berkarya.
“Dengan penyaluran bansos bukan berarti tugas negara sudah selesai. Harus dilakukan pendampingan psikososial, pelatihan keluarga, hingga dukungan bagi difabel berdaya,” ucap Netty.
Transparansi Penyaluran Bansos
Di sisi pengawasan, Netty menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos. Ia meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik serta pengawasan dari legislatif agar anggaran yang digelontorkan benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Fraksi PKS di DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan ini berjalan adil, manusiawi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Netty menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa negara harus hadir bagi mereka yang paling membutuhkan. “Masyarakat rentan seperti lansia, difabel, dan ODGJ bukan beban. Mereka adalah warga negara yang wajib dijamin kehidupannya dengan bermartabat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan rencana pemerintah untuk menjadikan bansos bagi lansia, difabel, dan ODGJ bersifat abadi. Sedangkan untuk kelompok miskin umum, bansos akan dibatasi maksimal lima tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang tengah disusun oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).***
