MAKLUMAT — Isu patriarki dan misogini selalu menjadi sorotan di tengah maraknya kasus-kasus sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan. Kondisi tersebut dinilai tidak muncul secara alami, melainkan terbentuk melalui relasi kuasa yang berkembang di tengah masyarakat sehingga memengaruhi cara pandang terhadap peran laki-laki dan perempuan.
“Hal yang membuat patriarki itu ada karena relasi kuasa itu dibentuk oleh masyarakat kita sendiri. Ini sudah menjangkit lebih lama dari budaya itu sendiri. Ketika relasi kuasa itu terus dipelihara, maka praktik-praktik patriarki akan terus berkembang,” ujar Nia Nur Pratiwi, Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah kepada wartawan Maklumat.id pada Rabu (9/7/2026).
Nia menjelaskan bahwa patriarki dan misogini adalah dua hal yang saling berkaitan namun berbeda secara konsep. Patriarki adalah sistem dan struktur sosial yang bersifat institusional, sementara misogini adalah sikap dan perilaku individual yang merendahkan perempuan, dan dari sinilah sistem patriarki terus tumbuh.
“Misogini adalah sikap dan niat yang menunjukkan bahwa perempuan harus di belakang, tidak boleh memimpin. Sedangkan patriarki adalah sistemnya. Pandangan misoginis itulah yang menyebabkan sistem patriarki terbentuk,” jelasnya.
“Sering kali yang dilontarkan adalah salah perempuannya, atau salah bajunya. Padahal ketika laki-laki tidak memiliki prasangka atau niat, itu tidak akan mungkin terjadi. Itulah yang kemudian bisa disebut sebagai misogini,” tambahnya.
Salah satu bentuk misogini yang paling sering muncul di masyarakat, menurut Nia, adalah victim-blaming dalam kasus kekerasan seksual, di mana perempuan kerap disalahkan atas apa yang menimpa mereka. Padahal, menurutnya, akar persoalan justru terletak pada cara pandang pelaku, bukan pada penampilan atau perilaku korban.
Untuk memutus rantai patriarki, Nia menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran semata. Diperlukan langkah nyata berupa perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan kepemimpinan, hingga penguatan kapasitas yang selama ini masih timpang.
“Perlu adanya revitalisasi pemikiran, begitu pula dalam akses pendidikan, leadership training atau capacity building untuk para perempuan, dan akses sumber daya yang kemudian menjadi penting agar perempuan tidak terus berada di second line,” ujarnya.
Ia menegaskan juga bahwa pembatasan terhadap perempuan dalam mengakses pendidikan tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara akademik maupun nilai kemanusiaan. Ketika perempuan mendapatkan porsi pendidikan yang setara, hak dan kewajiban mereka pun seharusnya diperlakukan sama.
“Perempuan tidak boleh dibatasi, begitu pula laki-laki, atas dasar persoalan pendidikan, baik S1, S2, S3. Sehingga tidak ada ketimpangan, baik ketimpangan moral, finansial, maupun cara berpikir. Karena semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama,” tegasnya.
Nia menambahkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan tidak cukup berhenti pada penyadaran mengenai bahaya patriarki. Perubahan harus diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan positif dan setara sehingga setiap orang dapat berkembang berdasarkan kemampuan, bukan karena konstruksi sosial yang membatasi.
“Kesetaraan tidak akan terwujud hanya dengan wacana. Kita perlu membuka akses pendidikan, memperkuat kapasitas, dan memberikan kesempatan yang setara agar setiap individu dapat berkembang sesuai potensinya,” pungkasnya.
*) Penulis: Nasywa Athirah
