MAKLUMAT – Peran mahasiswa dalam demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Generasi muda juga harus berani berpikir kritis, menguji kebijakan, dan mengawal jalannya kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam seminar DPD Goes to Campus yang digelar Universitas Airlangga (Unair) bersama Anggota DPD RI asal Jawa Timur Dr. Lia Istifhama di Ruang Bima Suci, Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, Kamis (15/10/2026).
Mengusung tema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, forum tersebut mengajak mahasiswa memahami politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ruang untuk memperjuangkan kepentingan publik dan aspirasi daerah.
“ Mahasiswa jangan menjauhi politik. Kehidupan demokrasi membutuhkan keterlibatan generasi muda yang membawa gagasan konstruktif. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada,” kata Lia yang juga alumni Unair ini dikutip, Sabtu (17/10/2026).
Ia menekankan bahwa persoalannya bukan apakah generasi muda perlu terlibat dalam politik, melainkan bagaimana mereka mengambil peran secara bertanggung jawab. Keterlibatan tersebut harus menghasilkan gagasan dan tindakan yang bermanfaat, bukan memperkeruh perbedaan.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menjelaskan bahwa DPD RI membuka ruang bagi keterwakilan daerah melalui jalur perseorangan. Kehadiran lembaga tersebut menjadi salah satu saluran konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di tingkat nasional.
Dalam menjalankan politik, Lia memperkenalkan empat prinsip yang disebutnya sebagai Strategy, Equity, Nation, dan Integrity. Keempatnya menekankan pentingnya strategi, keadilan dalam otonomi daerah, orientasi jangka panjang bagi bangsa, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab.
“Bagi saya, integritas harus terlihat melalui hasil kerja, bukan sekadar janji. Kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Kritik Mahasiswa Dibutuhkan untuk Mengawal Kebijakan
Lia menilai mahasiswa memiliki ruang penting untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan publik, terutama yang menyangkut otonomi daerah serta pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan publik dan masukan berbasis persoalan nyata diperlukan agar kebijakan tidak terlepas dari kepentingan warga.
Ia pun mengajak mahasiswa Unair, yang dikenal sebagai Ksatria Airlangga, berani menyuarakan gagasan dan menyampaikan kritik secara konstruktif.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” ujar Lia.
Pesan dari forum tersebut menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai pemilih yang menentukan arah kepemimpinan melalui pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dapat mengawasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.
Demokrasi membutuhkan partisipasi yang berkelanjutan. Karena itu, keberanian bertanya, ketajaman memeriksa informasi, dan kemampuan menyampaikan kritik berbasis data menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Unair, Prof. Dr. Koko Srimulyo menegaskan kampus harus menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan dan pengujian argumentasi secara akademis.
“Berpikir kritis itu bukan sekadar mencari apa yang salah, melainkan mampu mengajukan pertanyaan yang tepat,” tandas Koko.
Menurutnya, mahasiswa perlu memeriksa informasi secara cermat, memahami persoalan dari berbagai perspektif, serta menyusun argumentasi berdasarkan data yang akurat. Kemampuan tersebut penting agar generasi muda tidak mudah menerima informasi atau menilai persoalan hanya dari satu sudut pandang.
Koko juga mendorong mahasiswa memanfaatkan forum diskusi untuk bertanya dan menguji gagasan, bukan sekadar datang sebagai pendengar. Demokrasi tak hanya ditentukan lembaga negara, tetapi juga kualitas masyarakatnya.
