MAKLUMAT – Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur sepanjang 2025 dinilai harus dibarengi dengan program konkret dan berkelanjutan agar kesejahteraan petani tetap terjaga hingga 2026.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah menyikapi capaian NTP Jatim yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 118,96, mencerminkan posisi yang sangat kuat sekaligus menandakan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani. Bahkan, Jawa Timur mencatat kenaikan NTP sebesar 3,95 persen, tertinggi di Pulau Jawa.
“Kenaikan NTP ini memang kita harapkan. Hasil panen pada masa tanam ketiga 2025 sangat baik dan semoga menjadi titik balik kesejahteraan petani. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian ini di 2026,” ujar Wiwin, Jumat (9/1/2026).
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu, pemerintah harus mengantisipasi panen masa tanam pertama 2026 yang berlangsung di tengah musim hujan. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan pascapanen, khususnya proses pengeringan gabah agar kualitas dan harga jual tetap terjaga.
“Okupansi pascapanen harus dipersiapkan dengan baik. Jika pengeringan gabah bermasalah, harga bisa turun dan NTP ikut terdampak,” jelasnya.
Wiwin menyebut Fraksi PDI Perjuangan mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya stabilisasi harga melalui penetapan harga minimum produk pertanian agar petani memperoleh keuntungan yang layak.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian agar produk memiliki nilai tambah, serta meningkatkan akses pemasaran guna memperluas pasar dan mendongkrak harga jual.
“Program kredit pertanian yang mudah dan terjangkau juga sangat penting agar petani bisa mengembangkan usahanya,” tambahnya.
Tak kalah penting, Wiwin menekankan perlunya subsidi produksi, asuransi pertanian, serta pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur pertanian, mulai dari jalan usaha tani, irigasi, hingga gudang penyimpanan.
“Masih banyak kawasan pertanian yang infrastrukturnya belum memadai. Ini berpengaruh langsung pada produktivitas dan hasil panen petani,” pungkas legislator dari Dapil Jombang–Mojokerto itu.
