MAKLUMAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini diterpa isu negatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, membeberkan temuan adanya “dapur fiktif” yang dikelola oleh oknum di Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan ini, kata Nurhadi, berawal dari laporan masyarakat dan hasil penelusuran di lapangan. Modus yang digunakan adalah dalih kuota penuh untuk menolak calon dapur, meski dapur tersebut sudah lolos verifikasi dan survei. Ironisnya, lokasi yang disebut penuh itu justru belum memiliki bangunan dapur sama sekali.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan tidak ada dapur, itu bukan masalah teknis. Itu permainan yang sengaja mengunci kesempatan masyarakat untuk ikut membantu,” tegas Nurhadi dalam rilisnya, Rabu (13/8).
Politisi Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur VI ini, juga mengungkap adanya dugaan penempatan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tidak memiliki kemampuan sesuai standar. Banyak tenaga profesional yang telah dilatih tiga bulan justru disingkirkan.
Temuan Nurhadi turut dikuatkan oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Mereka menemukan sejumlah titik dapur yang di data resmi BGN tercatat penuh, tetapi di lapangan kosong melompong. Tidak ada bangunan, tidak ada aktivitas, bahkan belum pernah dibangun sama sekali.
FMMBG juga mencatat, di beberapa daerah, status kuota penuh sering dijadikan alasan untuk menolak dapur yang diajukan pihak swasta maupun komunitas. Namun, beberapa bulan kemudian, titik yang sama justru diisi oleh orang-orang yang terindikasi sebagai “titipan”.
Menurut Nurhadi, praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang telah berinvestasi untuk membangun dapur sesuai standar BGN. “Banyak calon dapur yang sudah mengeluarkan modal puluhan juta untuk beli alat, perbaiki bangunan, bahkan menyewa tenaga masak. Tapi ujung-ujungnya dicoret sepihak,” ujar dia.
Ia menilai, hal ini mematikan semangat partisipasi publik. Padahal program MBG seharusnya mengandalkan sinergi pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik setiap hari.
Nurhadi menuntut BGN segera melakukan audit internal dan mengumumkan hasilnya secara terbuka. Menurutnya, transparansi data lokasi dapur dan daftar kepala dapur adalah langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, publik akan menilai MBG cuma proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, DPR akan mengawal persoalan ini dan tidak segan memanggil pejabat BGN untuk menjelaskan temuan dapur fiktif di hadapan publik.
