MAKLUMAT — Pendamping Desa memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerapkan seleksi ketat dalam pengisian posisi tersebut.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Agustomi Masik, menegaskan bahwa salah satu kualifikasi utama pendamping adalah kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Mengingat pentingnya peran Pendamping Desa, mereka yang ingin mengikuti kontestasi politik diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Agustomi dalam keterangan resmi diterima Maklumat.ID, Selasa (25/2/2025).
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k, l, dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut mengharuskan calon anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk mundur dari jabatan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
Huruf k menyebutkan bahwa calon legislatif harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, direksi atau komisaris BUMN dan BUMD, serta badan lain yang didanai keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
Huruf l mengatur bahwa calon harus bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas anggota legislatif. Sementara itu, huruf m menegaskan larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara, direksi, atau komisaris di BUMN, BUMD, dan badan yang dibiayai negara.
“Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pendamping Desa di semua tingkatan – baik nasional, provinsi, maupun desa – dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD tanpa pengunduran diri terlebih dahulu,” ujar Agustomi.
Ia menambahkan bahwa Kemendes PDTT mewajibkan setiap Pendamping Desa menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan tersebut. Jika melanggar, pendamping akan diberhentikan dan dapat diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.
“Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Kemendes PDTT yang dipimpin oleh Bapak Yandri Susanto untuk menegakkan hukum dan mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto,” tutup Agustomi.
