Optimalisasi Pajak sebagai Fondasi Fiskal di Daerah

Optimalisasi Pajak sebagai Fondasi Fiskal di Daerah

MAKLUMAT – Kinerja kebijakan fiskal Jawa Timur hingga triwulan III 2025 menunjukkan performa kuat. Pendapatan negara di wilayah ini tercatat mencapai Rp180,63 triliun atau 63,88 persen dari target APBN.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, Dudung Rudi Hendratna, menegaskan bahwa APBN regional Jatim masih berada pada jalur yang sehat. Menurutnya, capaian ini menjadi indikator terjaganya stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

“Kebijakan fiskal kita berjalan efektif. Pendapatan negara, terutama dari perpajakan dan kepabeanan, tetap tumbuh positif meskipun ekonomi penuh tantangan,” ujarnya, pada Temu Media, Selasa (18/11/2025).

Penerimaan Pajak Jadi Motor Penggerak

Pendapatan negara paling banyak ditopang penerimaan pajak yang mencapai Rp173,93 triliun, atau 62,72 persen dari target. Penerimaan pajak langsung melalui Ditjen Pajak mencapai Rp73,39 triliun, dengan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar: Rp31,78 triliun atau 43,3 persen dari total pajak Jatim.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikelola Bea Cukai juga menguat. Hingga September 2025, realisasinya mencapai Rp100,54 triliun, tumbuh 4 persen dari tahun sebelumnya. Dudung menjelaskan, cukai yang menyumbang Rp95,67 triliun tumbuh 4,36 persen seiring normalisasi kebijakan pelunasan.

“Kontribusi kepabeanan tetap dominan. Meski ada kontraksi di bea masuk, bea keluar justru melonjak tajam akibat kenaikan harga CPO,” terangnya.

Bea masuk terkontraksi 9,44 persen karena kebijakan ketahanan pangan dan optimalisasi fasilitas FTA, sementara bea keluar melesat 418,97 persen menjadi Rp445,36 miliar.

Baca Juga  DPRD Jatim Desak Kaji Ulang Kebijakan Bebas Pajak Mobil Listrik

PNBP Lampaui Target

Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jatim mencatat kinerja impresif dengan realisasi Rp6,7 triliun, atau 123,11 persen dari target. PNBP Lainnya tumbuh 1,32 persen, terutama berasal dari layanan pertanahan, STNK, paspor, dan jasa kepelabuhan.

PNBP BLU tumbuh 17,78 persen, yan tak lepas dari peningkatan layanan rumah sakit dan pendidikan. Pendidikan menyumbang porsi terbesar dengan kontribusi 57,4 persen dari total pendapatan BLU.

Pada aspek pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), DJKN Jatim mencatatkan kinerja positif. Realisasi pokok lelang mencapai Rp4,19 triliun atau 76,91 persen dari target. PNBP lelang bahkan melampaui target dengan capaian 106,46 persen.

Pengurusan piutang negara juga menunjukkan progres baik dengan realisasi mencapai 210,75 persen dari target.

Fondasi Kebijakan Fiskal Tetap Terjaga

Dudung menegaskan bahwa kombinasi penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan pengelolaan aset menjadi faktor utama stabilitas fiskal Jatim sepanjang 2025.

“Kebijakan fiskal bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana kita mengelola sumber penerimaan secara konsisten untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegas pria yang juga Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur.

Menurutnya, hingga akhir tahun pemerintah optimistis kinerja fiskal Jatim dapat terus terjaga dengan menguatkan strategi kolaborasi antara otoritas pajak, bea cukai, dan pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *