Berita Terkini
Opini

Maklumat Partner

Instansi, Perusahaan, Kampus, dan Lembaga Pemerintah yang mendukung Maklumat

Topik Pilihan
Video Terbaru
  • 1 Ramadan 1448 H Jatuh pada Senin, 8 Februari 2027
  • Guru Bukan Sekadar Pengawas MBG, Tapi Pendidik Gizi!
  • Gibran Kunker ke Banyuwangi Dicurhati Warga
  • TikTok Tokopedia Bantah PHK Massal! Malah Buka 100 Lowongan Kerja Baru
  • Wamenhaj Tegas: Jemaah Haji Bukan Komoditas! Sistem Layanan Akan Terus Dibenahi
  • Hoaks Sensus Ekonomi 2026 untuk Pajak! Pakar Ungkap Fakta yang Sebenarnya
  • Norwegia Ukir Sejarah! Brasil Tersingkir, Era Baru Piala Dunia 2026 Dimulai?
  • Seleksi PPG Calon Guru 2026 Resmi Dibuka! Kesempatan Jadi Guru Profesional, Jangan Sampai Terlewat
  • DPR Tunggu Draf Resmi RUU Pidana LGBT dari MUI! Akankah Masuk Pembahasan?
  • Terungkap! Begini Kondisi Pasokan Batu Bara PLN, Aman atau Justru Mengkhawatirkan?
Sosok
Berita
  • Mahfud MD: Dugaan Penyadapan Prabowo Jadi Kejahatan Terbesar dalam Sejarah Polri

    MAKLUMAT – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kejahatan terbesar dalam sejarah Polri. Mahfud menyampaikan penilaian tersebut setelah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso,…

  • Istana Sebut Penyadapan Presiden Mengarah pada Makar

    MAKLUMAT — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh dapat mengarah pada tindakan makar dan membahayakan keselamatan negara. Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam keterangan kepada media terkait perkembangan kasus yang tengah ditangani kepolisian. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga…

  • Profil 3 Jenderal Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, dari Listyo Sigit hingga Ahrie Sonta Nasution

    MAKLUMAT –Tiga jenderal Polri yang disebut terseret kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki rekam jejak panjang di institusi kepolisian. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya memiliki latar belakang pendidikan dan perjalanan karier berbeda, mulai dari penugasan di tingkat…

  • Istana Proses Pemberhentian Listyo Sigit sebagai KSP, Keppres Segera Terbit

    MAKLUMAT– Istana Kepresidenan mulai memproses Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Langkah tersebut dilakukan setelah mantan Kapolri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan proses penerbitan Keppres pemberhentian tersebut. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan…

  • Prof. Ridho Al-Hamdi: Demokrasi Indonesia Cenderung Mengalami Kemunduran di Era Prabowo-Gibran

    MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti melemahnya fungsi pengawasan DPR, ketidakpastian politik, hingga persoalan lingkungan yang dinilai belum ditangani secara memadai. Ridho menyampaikan pandangan tersebut dalam Maklumat Podcast bertajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran:…

  • LBH AP Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Kasus Ponpes Sukoharjo

    MAKLUMAT – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah se-Indonesia mendesak Presiden RI membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan tindakan represif dan intimidatif aparat kepolisian terhadap Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap tertanggal 3 November 2026. LBH AP Muhammadiyah juga meminta…

  • Susi Sulastri: PUG Harus Terintegrasi dalam Kebijakan Pembangunan, Bukan Sekadar Program Perempuan

    MAKLUMAT – Pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, bukan sekadar program pemberdayaan perempuan. Strategi ini diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat pembangunan secara adil. Ketua Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, menegaskan hal tersebut saat membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang…

  • Pemuda Muhammadiyah Jatim Dorong Kader Aktif Kawal Kebijakan Publik dan Anggaran Daerah

    MAKLUMAT – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menggelar PWPM Institute 2026 untuk meningkatkan kapasitas kader dalam bidang literasi politik, kebijakan publik, dan penganggaran daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/11/2026). Mengusung tema “Utilisasi Infrastruktur, Inovasi Gerakan: Menuju Nawasena Jawa Timur”, kegiatan ini diikuti 200 peserta. Mereka…

Ekonomi
Pendidikan
Terpopuler